Kamis, 17 Desember 2015

Model Jerman : Area Subsidiarization



PAPER ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
 The  Germanic Model: Areal Subsidiarization
( Model Jerman : Area Subsidiarization)










Oleh :
1.     Sugeng Setyo Widodo            (135030500111005)
2.     Zaka Pringga Arbi                  (135030500111003)
3.     Dewi Artha Puspa Ningrum   (135030501111016)
4.     Elvia Candra Puspita             (135030501111018)
5.     Anggit Ratna Ningtyas           (135030507111005)

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015
1.      Judul buku                         : Local Governance and National Power
Pengarang                          : Samuel Humes IV
Judul materi yang dibahas : The  Germanic model : Areal Subsidiarization
                                             ( Model Jerman : Area Subsidiarization )
2.      Isi Pembahasan
The  Germanic model : Areal Subsidiarization
( Model Jerman : Area Subsidiarization )
Pasca-perang timur, Jerman dipisah menjadi dua wilayah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemerintah daerah Jerman Timur di bawah Republik Demokratis Jerman dibuat ulang dengan model soviet. Sedangkan Jerman Barat di bawah Republik Federal dikembangkan sepanjang garis Jerman Tradisional. Tahun 1990 adanya penyatuan kembali, sistem pemerintahan lokal Jerman Timur mulai disesuaikan dengan apa yang telah dikembangkan di bawah Republik Federal.
German, the Federal Republic (Jerman merupakan Republik Federal)
Sistem pemerintahan lokal yang dikembangkan di Republik Federal Jerman adalah salah satu area subsidiarization. Subsidiarization merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang diserahkan keapda daerah dimana dilaksanakan oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan kata lain subsidirization merupakan urusan yang dilaksanakan oleh daerah yang dibantu oleh pemerintah pusat. Dimana pemerintah nasional bergantung pada negara (Lander), dan negara pada pemerintah daerah, untuk administrasi pelayanan publik di daerah. Dewan terpilih (Rat) memiliki fungsi dari yurisdiksi, kepala eksekutif lokal mengarahkan pemerintahan dan memimpin dewan.
Institutional Evolution (Evolusi Institusional)
Pemerintah daerah tradisional Jerman dimulai dengan suku-suku Jermanik dan lembaga sipil. Pada abad pertengahan, Jerman mencapai status pemerintahan sendiri dan mengembangkan lembaga kuasi-perwakilan seperti dewan terpilih. Pada tahun 1806 dua Menteri Prusia, Baron Vom Stein dan Pangeran Von Handenburg, memulai reformasi yang diperkenalkan ke Prusia dengan sistem seragam pemerintahan perkotaan dan tiga tingkat sistem hierarki administrasi federal yang di perkuat ditingkat negara, menciptakan wilayah di tingkat regional dan didirikan tunggal berkepala kementerian fungsional di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Otto Von Bismarck (1864-1890), Prussia terlibat dalam serangkaian perang yang sukses. Intrik politik bahkan lebih sukses, yang diakhiri konfederasi Jerman dari 39 politik dan mendirikan kerajaan Jerman kedua sebagai federasi. Kelanjutan pemerintah dan kerajaan terpisah sampai 1919 meninggalkan pengaruh konstitusi dan layanan sipil. Di bawah Republik Weimar terdapat tiga bentuk pemerintahan:
·         The pluralexecutive or Magistrat form in Prussia (Eksekutif jamak, atau bentuk hakim di Prussia).
·         The dominant-mayor form in the Rhineland area influenced by France (Bentuk Walikota dominan di daerah Rhineland, dipengaruhi oleh Perancis).
·         The council-mayor form, pravelant in Bavaria and other parts of shouthern Germany (Bentuk Walikota dewan, lazim di Bavaria dan bagian lain dari Jerman Selatan).
Setelah perang dunia II, Jerman dibagi menjadi empat zona pendudukan. Zona Soviet menjadi republik demokratis Jerman, sedangkan tiga zona lainnya dikelola oleh Amerika Serikat, United Kingdom dan Perancis, yang menjadi Republik Federal Jerman. Pemerintahan Jerman Barat dipulihkan kembali pada 1945, pemerintah negara tahun 1946-7 dan pemerintah nasional pada 1949. Tahun 1990 kedua republik kembali bersatu, dan berfokus pada pengembangan serta kinerja Pemerintah Daerah di Republik Demokratis Jerman.
Reform (Pembaharuan)
Dimulai pada tahun 1960, delapan negara barat Jerman, bertindak secara bersamaan, secara signifikan mengurangi jumlah mereka dari pemerintah daerah.  Dampak bersih dari reformasi dapat dicatat dengan membandingkan jumlah entitas pada tahun 1965 dengan orang-orang pada tahun 1982 (lihat tabel 3.1). Berikut ini bagan tentang ‘’the german pattern of local governance :
  Reformasi kota berjalan pada kecepatan yang berbeda dan dengan pendekatan yang berbeda di berbagai negara. Hal itu terlihat lebih cepat di negara bagian utara dari pada bagian di selatan (terutama Bavaria dan Baden-Wurttemberg) yang memiliki banyak desa-desa dan kota-kota kecil dengan banyak tradisi di pemerintah daerah. Di Hesse reformasi itu dilakukan dengan serangkaian kombinasi sukarela dan sesuai dengan undang-undang untuk mengurangi jumlah pemerintah daerah dari 2.690 (1967) ke 426 (1980). Di Rhine-Westphalia Utara dan Saarland, federasi yang ada pemerintah daerah kecil diubah menjadi kota baru yang lebih besar (370in Rhine-Westphalia Utara dan 50 di Saarland). (SPD Partai, yang dikendalikan Hesse dan Rhine-Westphalia Utara menganjurkan kota kesatuan). Dalam lima negara lain (Lower Saxony Rhineland-Palatinate, Schlewig-Holstein, Baden-Wurttemberg dan Bavaria) tanggung jawab sebagian besar untuk layanan publik (yang memerlukan tenaga penuh dan waktu) yang diberikan kepada federasi kota (Amter Samt Gemeinden, Verbandsgemeinden atau Verwaltungs Gemeinschafen). Entitas baru dibuat, dikembangkan sesuai dengan sejumlah kriteria dan terdiri dari beberapa desa, dusun dan permukiman yang tersebar lainnya, yang cukup besar untuk mendukung pegawai profesional dan layanan lebih. Dalam federasi kota, kota lama yang didirikan mungkin telah mempertahankan otonomi mereka, hukum dan dewan masing-masing, staf dan responbiility administrasi telah digabungkan di bawah kepala eksekutif tunggal. Penerimaan akomodasi politik strategis ini adalah dengan presiden serikat kota yang sama di beberapa negara. Selain itu, di banyak desa-desa yang tidak mempertahankan dewan itu sendiri, ketentuan dibuat untuk memilih 'dewan' atau 'juru bicara', dengan tugas yang ditentukan oleh dewan federasi kota.
The Federation, the States, and their Field Agencies (Federasi, Negara dan Badan-Badan Bidangnya)

Sebelum tahun 1990 reunifikasi republik federal Jerman terdiri dari sepuluh negara Ius de Facto  Berlin barat. Dua negara ini adalah negara-kota bersejarah Hamburg dan Bremen; delapan adalah negara teritorial yang, selain dari Bavaria (yang memiliki batas-batas yang bersejarah) adalah pasca-warfusions entitas politik yang sudah ada sebelumnya.
Hukum dasar, yaitu konstitusi, di Jerman mendistribusikan daya sehingga pemerintah nasional adalah yang paling tertinggi dibidang kebijakan. Negara mempertahankan sebagian dari tanggung jawab administrasi dan kebijakan di bidang pendidikan, polisi, jalan dan perencanaan daerah. Dengan prinsip dasar untuk administrasi publik Jerman, otoritas publik yang lebih tinggi melaksanakan hanya fungsi-fungsi 'yang tidak dapat secara efisien dilakukan pada tingkat yang lebih rendah. Negara dan pemerintah kota juga melaksanakan kebijakan negara dan nasional. Hanya kementerian federal yang beberapa menggunakan agen lapangan mereka sendiri untuk mengelola layanan di luar markas pusat. Kementerian federal lainnya bekerja dengan dan melalui berbagai pemerintah negara bagian. Hanya beberapa negara, kementerian telah mengorganisir layanan lapangan di tingkat lokal. Di beberapa negara terdapat lembaga lapangan yang melekat pada pemerintah negara. Kementerian negara interior adalah lembaga penting dimana kementerian fungsional bekerja dengan pemerintah daerah.
Enam negara menggunakan wilayah administratif (regierungsbezirke) untuk koordinasi mereka mengenai urusan lokal. Ini adalah administrasi sub-divisi dari kementerian negara interior yang kepala daerah eksekutif (regierungsprasident) adalah seorang perwira negara peringkat atas. Ini terdiri dari beberapa divisi yang sesuai dengan kementerian fungsional dan bekerja sama dengan mereka. Kementerian fungsional memiliki beberapa mekanisme kontrol sebagai berikut :
•         Keputusan kebijakan untuk lembaga negara, terutama pemerintah daerah.
•         Menetapkan standar negara dan beberapa kantor kotamadya dengan pns.
•         Menerbitkan hibahdalam bantuan dengan kondisi wajar.
•         Dalam beberapa kasus menugaskan fungsi untuk unit bidang khusus di bawah kendalimenteri langsung.
Country and Country-Free Cities (Negara dan Negara-bebas Kota)
Negara Jerman (Kreis) mulai sebagai pedesaan sub-divisi dari negara Prusia. Raja mengangkat kepalanya atau landrat yang disarankan oleh dewan negara dan juga menjabat sebagai pejabat eksekutif untuk fungsi-fungsi yang ditugaskan oleh dewan negara. Sejak tahun 1945 negara-negara telah berkembang ke titik menjadi 'dalam banyak cara satuan-satuan dasar pemerintah daerah di Jerman Barat.
Dewan negara yang dipilih secara langsung memilih dewan eksekutif. Kepala negara eksekutif (Landart) dipilih oleh dewan (kecuali di Bavaria) yang pada awalnya menjabat selama enam tahun dan kemudian untuk jangka dua belas tahun dari kantor. Kepala negara eksekutif terus melaksanakan fungsi-nya atas nama negara, salah satu yang paling penting adalah pengawasan kota untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Jika kota tidak setuju dengan keputusan yang merugikan mengenai anak perusahaan atau fungsi otonom, dapat menantang putusan di pengadilan administratif atau konstitusional.

Municipalities (Gemainden) (Kotamadya)
Pemerintah daerah Jerman dikembangkan di kota-kota jauh sebelum seluruh negara. Sementara kota mereka yang dewan dan burgomasters berkembang, daerah lain tetap dalam kendali feodal. Jadi, sementara reformasi vorn Stein diselenggarakan kota-kota, daerah pedesaan tetap pemilik lahan didominasi. Pemerintah daerah perwakilan dikembangkan secara sedikit demi sedikit. Selama beberapa dekade muncul empat bentuk struktur kota.
Perbedaan bentuk pemerintah daerah Jerman terbagi menjadi beberapa fitur. Salah satu ruang lingkup mereka yang luas adalah dari tanggung jawab. Dewan, yang anggotanya dipilih langsung, adalah otoritas tertinggi, memberlakukan dengan hukum, memutuskan pajak daerah dan memilih anggota komite dan kepala eksekutif (kecuali di Bavaria dan Baden Wurttemberg). Komite khusus dewan membantu dewan dengan mempersiapkan pekerjaannya, memberi nasihat tentang peraturan daerah dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. Sebuah komite utama bekerja dengan kepala eksekutif untuk mempersiapkan pekerjaan untuk dewan dan  tidak melibatkan diri pada hal-hal administratif. Akhirnya, pelaksanaan undang-undang negara dipercayakan kepada satu individu, bahkan di Magistrat, di mana kepala eksekutif sendiri bertanggung jawab untuk pelaksanaan fungsi Land.
Pembagian staf pemerintah menjadi beberapa (4-9) departemen-departemen yang dipimpin oleh administrator generalis professional yang memfasilitasi koordinasi efektif eksekutif. Administrator tingkat atas seperti umumnya birokrat karir, tapi di kota-kota besar mereka mungkin pejabat terpilih (seperti kepala eksekutif) untuk masa jabatan.
Resources (Sumber)
Salah satu sistem Jerman barat tentang administrasi publik adalah prinsip subsidiaritas. Akibatnya pemerintah daerah Jerman melaksanakan tiga jenis fungsinya: a) tanggung jawab yang didelegasikan dan diawasi seperti pendaftaran dan pemilu, b) tanggung jawab wajib (dan diatur) seperti sekolah dan jalan dan, c) kegiatan diskresioner seperti kegiatan rekreasi. Kategori ketiga pada prinsipnya tidak terbatas. Ini adalah inti dari kekuatan lokal dewan pembuatan kebijakan.
Sistem Jerman telah didirikan negara bagian serta daerah dan beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan standar atau promosi nasional. Adanya  pelatihan, perekrutan, kedisiplinan dan pensiun digunakan untuk layanan nasional, negara bagian dan daerah diatur oleh hukum nasional dalam pelayanan yang sangat bertingkat ini di mana ada hampir 'tidak ada pembagian’ ke dalam kelas terpisah sesuai dengan fungsinya. Di Jerman (dan negara-negara utara Eropa lainnya) hukum dianggap latar belakang yang paling diinginkan atau dibutuhkan untuk jabatan sebagai eksekutif publik.
Sumber daya fiskal yang tersedia untuk pemerintah daerah Jerman sudah baik dengan kekuatan dan pertahanan diri, karena pemerintah daerah Jerman sekarang memiliki empat sumber utama pendapatan. Yang paling penting adalah pajak penghasilan bagi hasil, yang menyumbang lebih dari sepertiga dari pendapatan operasional kota; hibah bantuan umum; pajak daerah; dan biaya lainnya.
Namun Pemerintah Daerah Jerman Barat semakin tergantung dengan pemerintah pusat karena meningkatnya permintaan untuk program dalam ekonomi resesi. Selain itu juga adanya subsidi yang diberikan untuk proyek yang tidak tepat sehingga subsidi yang diberikan semakin besar.
Change, Continuity and Cohesiveness (Perubahan, Kontinuitas dan Kekompakan)
Dalam waktu kurang dari dua dekade delapan negara teritorial (mereka yang bukan negara-kota) telah melakukan reformasi yurisdiksi lokal yang luar biasa. Mampu mengatasi kelemahan utama dalam pemerintah daerah, reformasi memberikan kontribusi yang besar pada kelangsungan sistem pemerintah daerah. Reformasi membutuhkan startegi, wawasan, kecerdikan serta kecerdasan politik, karena seluruh pihak dapat dikendalikan dan bekerjasama untuk menanggung tanggungjawab perubahan.
Peningkatan kapasitas administratif kota telah menyebabkan peningkatan kualitas serta kuantitas layanan yang diberikan, terutama di daerah pedesaan di mana tingkat layanan telah menjadi sebanding dengan pusat-pusat perkotaan. Namun ada dua kritik utama; pertama, peningkatan yang signifikan dalam personil dan biaya di tingkat kota; dan kedua telah terjadi penurunan keterlibatan. Penggabungan kota kecil dan perpanjangan organisasi partai nasional ke tingkat daerah telah meningkatkan politik dari pemerintah daerah dan penurunan jumlah calon independen dan kelompok pemilih non-partai.
Sistem Jermanik dari pemerintah, seperti yang dilakukan oleh  Jerman Barat, Nederlands, Austria, Swiss dan negara-negara Skandinavia, lebih bergantung pada kohesi horisontal melalui pemerintah daerah dan tujuan umum dari pada integrasi vertikal melalui lembaga terbatas bidang kementerian pusat.

Jepang (Japan)
Jepang sebagai negara yang mempunyai tradisi yang bersifat hierarki dan harmoni ini memperkuat peran dari pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang telah dianut oleh Jepang menyerap atau mengadopsi administrasi politik Cina pada abad ke tujuh, Jerman pada abad ke sembilan belas sedangkan menampung reformasi Amerika Serikat pada abad ke dua puluh. Pada akhirnya pada abad kedua puluh pemerintah nasional sangat bergantung pada pemerintah daerah bukan hanya  melaksanakan pelayanan tetapi mengontrol aktivitas mereka.
Evolusi Kelembagaan (Institutional Evolution)
               Pada era meiji, Jepang mengadopsi reformasi pemerintah daerah yang transisinya berasal dari lembaga feodal, sedangkan entitas daerah Jepang tidak mempunyai riwayat cerita mereka sendiri. Dalam hal ini dinilai kurang menghargai tradisi, hal ini dibuktikan dengan pada awalnya pemerintahan di Jepang dipimpin oleh sejumlah keluarga kaisar yang menjadi keturunan dari kisar pertama. Penyatuan dan perluasan Cina di bawah dinasti Chin dan Han membawa pengaruh budaya Cina karena adanya kontak antara Jepang dan Cina dalam struktur negara. Dalam penyesuaian budaya ini menyebabkan penguatan jabatan kaisar, penciptaan birokrasi berdasarkan manfaat dan berdampak pada pengembangan kelembagaan Jepang. Setelah berjalan ternyata sistem politik yang diadopsi dari Cina dan dirubah dengan kodisi Jepang akhirnya hancur. Akhirnya bentuk pemerintahan feudal dikembangkankan dengan kaisar sebagai pengatur utama dan otoritas militer sebagai kekuatan pokok. Tetapi kepemimpinan politik dan militer tidak memberikan sistem yang komprehensif, akhirnya otoritas tinggi negara membentuk organisasi militer. Jepang sendiri mengembangkan lingkungan politik lebih mirip dengan Eropa terutama Jerman dalam mengembangkan feodalisme. 
               Pada tahun 1600 Jepang dipimpin oleh keluarga Tokugawa yang memerintah sekitar seperempat dari negara dan sisanya dipimpin oleh bangsawan. Daerah rural yang terdiri dari kabupaten dipimpin oleh halim yang bertanggung jawab atau pajak, pemeliharaan ketertiban dan moralitas publik dan kepala desa disahkan oleh hakim yang mana kepala desa bertugas menangani kepentingan desa, penggunaan desa dan penyedian bantuan. Dan pada tahun 1867 adanya tekanan asing yang berakibat berakhirnya masa Tokugawa yang berakibat adanya peran pemerintah pusat dan urusan desa melalui kegiatan dan penggabungan. Dilanjutkan pada tahun 1870-an menteri dalam negeri (Yamagate Aritomo) dan ketua komisi konstitusi (Ito Hirobumi) memilih Albert Mosse dari Prusia sebagai penasihat karena kemampuan yang dimiliki. Hasilnya adalah diundangkannya tiga undang-undang baru pada tahun 1878 (dan keempat pada tahun 1880) yang menyelesaikan sistem pemerintah daerah. Langkah-langkah ini, yang dikeluarkan sesaat sebelum adopsi konstitusi baru, menghapuskan delapan ribu kabupaten dan penggabungan desa, sehingga mengurangi jumlah mereka sekitar lima belas ribu. Sistem baru terdiri dari kabupaten (gun), kota (cho), dan desa (son) dan dalam tiga prefektur perkotaan dan lima kota dann kepala dari kota dan desa yang terpilih secara lokal. Kepala negara yang terpusat ditunjuk  untuk menghubungkan pemerintah pusat dengan entitas lokal. Kepala lingkungan yang terpusat ditunjuk karena daerah perkotaan dianggap tidak stabil dan berpotensi terlalu radikal. Salah satu perubahan signifikan dalam pola yurisdiksi selama beberapa dekade berikutnya adalah penghentian majelis county pada tahun 1923 dan penghapusan kantor kabupaten pada tahun 1926. Pada tahun 1926 kabupaten (gun) yang didirikan kembali sebagai kantor cabang prefektur. Dan adanya undang-undang yang telah menatur dan menetapkan urusan wajib yang mana pemerintah daerah menjalankan otoritas sebgai agen dari pemerintah pusat dan tugas dari eksekutif. 
                Selama Perang Dunia II kontrol pusat terhadap pemerintahan lokal meningkat dalam berbagai cara. Pemerintah daerah  masing-masing dengan dewan administratif dipimpin oleh gubernur prefektur yang penting dan pada  saat yang sama kontrol pusat atas kepala eksekutif lokal diperkuat : menteri dalam negeri dan gubernur sekarang bisa memberhentikan walikota dan pejabat kota lainnya. Selain itu pemerintah memanfaatkan desa alami tradisional ( buraku ) untuk fungsi-fungsi seperti pembagian dan penggantian. Dan ketika pasukan pendudukan Amerika Serikat mengambil alih pada tahun 1945 pemerintah daerah Jepang dalam bentuk yang paling terpusat. 
               Demokritasasi adalah tujuan utama dari Amerika Serikat dalam mempromosikan reformasi dengan aksen mereka pada pemerintah daerah dan kekuasaan eksekutif yang terbatas. Reformasi terhambat oleh oposisi dari birokrasi Jepang dan kegagalan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah vital seperti relokasi fungsi dan sumber daya keuangan. Imperial Diet mengadopsi revisi pertama dari hukum pemerintah daerah di bawah pendudukan pada September 1946 hanya beberapa minggu sebelum mengadopsi konstitusi baru. Undang-undang baru yang disediakan untuk pemilihan langsung dari semua kepala eksekutif lokal, termasuk para gubernur prefektur yang tetap sebagai pejabat nasional mendapat arahan dari pusat untuk seluruh kegiatan mereka. Peran majelis berhadapan dengan eksekutif diperkuat dan hak suara dalam pemilu diperpanjang dan komisi independen yang diamanatkan untuk manajemen pemilu dan kepegawaian daerah. Pada tahun 1947 seluruh kementerian  yang selama tujuh puluh lima tahun telah menjadi kementerian dalam negeri dominan dan pembentukan militer, digantikan oleh kementerian tenaga kerja, konstruksi, kesehatan dan kesejahteraan, badan kebijakan nasional dan otonomi daerah. Dan akhirnya kembali sebagai sebuah pelayanan yang didominasi oleh pemerintah daerah pada tahun 1960 . Sementara perubahan ini mengurangi kontrol yang meringankan lingkungan direktif.  Hal ini juga merusak instrumen yang berpotensi paling efektif untuk mendukung pemerintah daerah. 
Setelah upaya terus dilakukan untuk mengubah sistem pemerintah daerah antara tahun 1953 dan 1956 jumlah kota dan desa berkurang dari lebih dari sembilan ribu sampai kurang dari empat ribu dan meningkatkan jumlah desa alam ( buraku ) dianut yang oleh kotamadya dan dengan demikian kapasitasnya untuk mendukung staf dan layanan. Reformasi pendudukan yang agak dimentahkan oleh kursus reverse ( Gyaku - kosu ) , yang telah menjadi kontroversi . Pada tahun 1951 hukum polisi diubah untuk memungkinkan kota dan desa untuk menempatkan pasukan mereka di bawah polisi pedesaan nasional; semua tapi hanya 139 melakukan, dan sebagian setidaknya sebagai sarana pemotongan biaya. Pada tahun 1954 semua unit polisi digabungkan menjadi polisi prefektur yang dijalankan oleh komisi keselamatan publik ( yang ditunjuk oleh  dengan persetujuan dari majelis mereka tetapi dikendalikan oleh komisi nasional tentang keselamatan dipimpin oleh seorang menteri kabinet ).
Pendidikan juga recentralizied, pada tahun 1956 akan dibuat undang-undang baru asalkan dewan pendidikan tidak lagi dipilih langsung tetapi ditunjuk oleh gubernur atau walikota dengan persetujuan dari DPRD. Sebagai hasil dari revisi UU Otonomi Daerah pada tahun 1956 , prefektur mulai mengasumsikan pentingnya urusan daerah lebih besar.  Selain itu kementerian keuangan dan pertanian yang dikembangkan kantor lapangan mereka sendiri, kegiatannyan tumpang tindih. Dan pada tahun 1960 lembaga otonomi daerah diberikan status kementerian, langkah ini yang banyak mendapatkan kritik sosialis itu bergerak menuju sentralisasi. Sejak itu pemerintah nasional terus memperluas upaya untuk mengendalikan daerah secara langsung. Pada tahun 1960 beberapa fungsi dari pemerintah prefektur dipindahkan ke pemerintah nasional; kantor lokal dari sejumlah kementerian pusat dan lembaga diperkuat; perusahaan pemerintah nasional digunakan lebih luas untuk pengembangan program negara dan kontrol pusat terhadap pemerintahan daerah di Jepang telah berkembang menjadi sistem yang sangat terpusat dengan ketergantungan Jerman seperti pada entitas lokal, beberapa sisa-sisa institusi Amerika dan pendekatan Jepang yang khas.
Pola
Sistem pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari tiga tingkatan yaitu tingkat nasional dengan pelayanannya urusan rumah dan beberapa kementerian lainnya, lembaga dan perusahaan yang bersangkutan dengan urusan daerah; 47 prefektur; dan 3.255 kota. Pelayanan pemerintah daerah mengembangkan peranan pengawasan yang substansial melebihi dari fungsi ‘rumah tangga’ di lingkungan departemen British. Koordinat hubungan ini antara pemerintah pusat dan daerah, mempersiapkan tagihan tentang hal-hal pemerintah daerah, mengawasi pelaksanaan hukum nasional oleh pemerintah daerah, mengembangkan model yang oleh-hukum (setelah berkonsultasi dengan kementerian keuangan). Dalam hal ini juga menyediakan dan mengawasi pelatihan pemerintah, mengintervensi atas nama pemerintah daerah dengan kementrian lain mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat yang mempengaruhi urusan daerah. Kementerian pusat lainnya dan instansi terkait dengan pemerintahan daerah termasuk kementerian keuangan, kementerian pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, kementerian pertanian, kehutanan dan perikanan, kementerian tenaga kerja, pelayanan konstruksi dan komisi keselamatan umum nasional. Sejak tahun 1950 ini kementerian pusat dan lembaga telah menambah kontrol mereka atas pemerintah daerah, mengembangkan secara bersamaan jaringan mereka sendiri dari instansi bidang yang sering memotong pemerintah daerah. Misalnya, sejak tahun 1964 kementerian nasional telah berhasil membangun banyak jalan dan sungai. Di antara perusahaan-perusahaan yang sekarang menjalankan kegiatan sebelumnya dikelola secara lokal adalah Pengembangan Sumber Daya Air Public Corporation, Jepang Jalan Raya Perusahaan Umum dan Perumahan Corporation Jepang.
Prefektur ini tetap tidak berubah secara substansial selama hampir satu abad. Awalnya, ada empat kelas: To (Tokyo), Do (Hokkaido), Fu (Osaka dan Kyoto), dan Ken (43 lainnya termasuk Okinawa). To, prefektur Tokyo, terus memiliki kekuatan khusus dan organisasi. Perbedaan antara lain tidak ada lagi: peran dan struktur mereka adalah sama. Mereka berkisar pada populasi dari lebih dari sebelas juta menjadi kurang dari enam ratus ribu, dengan sekitar setengah memiliki populasi antara satu dan dua juta.Pada akhir 1950-an ada proposal untuk amalgamating prefektur dengan membentuk 7-17 daerah, tetapi usulan ini tidak pernah ditindaklanjuti. Prefektur adalah perantara antara pemerintah pusat dan kota yang mengurus urusan yang bersifat regional seperti polisi, kesejahteraan masyarakat dan sekolah tinggi. Seperti disebutkan sebelumnya, prefektur menggunakan kabupaten (gun) sebagai administrasi sub-divisi untuk mengawasi kota dan desa. 3255 kota meliputi: 11 'ditunjuk' kota, 635 kota-kota lain (shi), 1994 kota (cho) dan 615 desa (son). Selama abad terakhir jumlah desa telah menurun melalui beberapa tahapan yang signifikan dari penggabungan. Sebelum 1874 ada sekitar 80.000 desa; antara 1874 dan 1889 jumlah itu berkurang menjadi sekitar 15.000. Pada 1920 jumlah pemerintah daerah mengalami penurunan lebih lanjut untuk sekitar 12.000; pada 1953 itu sekitar 10.000. Sebuah program penggabungan dipercepat pada 1953-6 mengurangi jumlah total kurang dari 4.000, dan upaya terus telah mengurangi total hingga saat ini 3.255. Dalam proses ini, rata-rata penduduk kotamadya telah meningkat dari kurang dari seribu abad yang lalu untuk lebih dari sepuluh ribu pada tahun 1960, dan jumlah kota (yang populasinya umumnya melebihi tiga puluh ribu) telah meningkat delapan kali lipat, sebagian karena penduduk meningkatkan dan sebagian karena banyak merger telah menciptakan kota baru. Ini konsolidasi yurisdiksi lokal telah membuat mereka lebih mampu mendukung staf dan jasa, tetapi juga telah menimbulkan akar masalah yang terkait pemerintah ke desa-desa alam dan penduduk desa mereka.
Selain kota ada beberapa jenis lain dari badan-badan lokal. Prefektur Tokyo terdiri dari dua puluh tiga bangsal di pusat kota serta jenis lain dari pemerintah daerah di pusat kota serta jenis lain dari pemerintah daerah di sekitarnya. Bangsal Tokyo terbatas atas kekuasaan pemerintahan dan urusan mereka secara langsung dikelola oleh prefektur. Lebih dari dua ribu serikat tujuan khusus dari pemerintah daerah telah dibentuk untuk sekolah SD dan SMP, pasokan air dan sistem saluran pembuangan.Dalam beberapa kasus perusahaan telah dibentuk oleh dua atau lebih pemerintah daerah untuk mengembangkan fasilitas umum sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Masih jenis lain dari entitas lokal adalah bangsal properti, yaitu bagian dari kotamadya (sekali dengan keberadaan kota terpisah) yang terus memegang tanah atau fasilitas. Entitas daerah sekitar buraku, meskipun tidak lagi sub-unitnya formal pemerintah daerah, terus digunakan oleh pemerintah kota untuk melakukan berbagai kegiatan lokal seperti proteksi kebakaran.
Struktur (Strukture)
Pemerintah negara telah ditentukan dengan struktur yang seragam untuk prefektur, kota dan pemerintah daerah dengan hanya variasai kecil untuk penduduk. Gubernur prefektur dan walikota kota adalah kepala eksekutif daerah; mereka adalah, legislatif, dan eksekutif kepala yang bertanggung jawab langsung kepada berbagai kementerian. Mereka dipilih secara langsung dan jika ada pengunduran diri dapat diselesaikan dengan baik atau dengan pembubaran majelis yang diikuti oleh pemilihan. Posisi yang kuat dari kepala eksekutif ditingkatkan oleh tradisi harmoni dan hierarki dan oleh fakta bahwa banyak kegiatan legislatif adalah implementasi rutin hukum nasional. Majelis, yang juga dipilih untuk masa empat tahun, berjumlah 12-120 di pemerintah kota dan 40-120 dalam yang prefektual. Kekuatan mereka yang paling penting adalah hak untuk memberlakukan undang-undang, mengadopsi anggaran dan menyetujui kontrak. Namun hanya hal-hal penting khusus yang diputuskan oleh majelis; sisanya diserahkan kepada kepala eksekutif dan organ eksekutif lainnya. Peran majelis tradisional lemah, terutama di daerah pedesaan di mana hubungan patron-klien terus membatasi fungsi untuk 'mendiskusikan dan menyetujui'.
Pada tingkat prefektur komisi yang berfungsi untuk kegiatan seperti pendidikan, keamanan pemilihan publik, personil (pegawai negeri sipil), inspeksi, audit dan tenaga kerja dan pada tingkat kota untuk pendidikan, pemilu, personil, inspeksi, pertanian, audit dan properti di evaluasi ulang. Kekuatan kepala eksekutif untuk mencalonkan anggota dan mengontrol anggaran mereka bervariasi dari yang cukup lengkap untuk pendidikan dan polisi untuk relatif sedikit untuk beberapa orang lain. Secara keseluruhan kekuatan kepala eksekutif untuk mengkoordinasikan, berdasarkan kekuasaan politik dan prestise (kemampuan) yang melebihi otoritasnya. Deputi kepala, ke kepala eksekutif daerah adalah wakil gubernur dan bendahara di prefektur dan wakil walikota dan bendahara di kotamadya. Biasanya, ada beberapa departemen yang staf-nya diatur oleh undang-undang nasional tetapi tunduk pada kontrol daerah.
Sumber (Resouces)
               Pemerintah daerah, pemerintah prefektur dan kota terus mengelola sebagian besar pelayanan publik lokal utama termasuk polisi (meskipun komisi), fasilitas sekolah (meskipun komisi), jalan, air bersih dan sanitasi, perpustakaan, taman, rekreasi, dan kesehatan dan kesejahteraan. Prefektur Jepang dan kota sekarang menghabiskan lebih dari 60% dari total pengeluaran pemerintah. Namun pemerintah daerah, menurut kementerian dalam negeri serta banyak sumber lain, terus memperhatikam ketergantungan yang berlebihan pada pendanaan nasional dan kekurangan besar sumber daya keuangan. Pemerintah daerah meningkatkan sekitar 30% dari pendapatan mereka dari pajak berbasis masyarakat. Lebih dari 50% dari pendapatan mereka berasal dari hibah nasional (satu setengah berasal dari hibah untuk programmer atau proyek-proyek tertentu; setengah lainnya dari hibah pajak alokasi lokal yang disediakan oleh pemerintah pusat dari pajak nasional seperti pendapatan, perusahaan dan pajak). Lebih dari 20% berasal dari obligasi dan sumber-sumber lain tergantung pada persetujuan kementerian negeri. Selama tiga dekade terakhir inilah yang menjadi masalah pemerintah daerah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar