PAPER ADMINISTRASI
PEMERINTAH DAERAH
The Germanic Model:
Areal Subsidiarization
( Model Jerman : Area Subsidiarization)
Oleh
:
1.
Sugeng Setyo
Widodo (135030500111005)
2. Zaka Pringga Arbi (135030500111003)
3. Dewi Artha Puspa Ningrum (135030501111016)
4. Elvia Candra Puspita (135030501111018)
5. Anggit
Ratna Ningtyas (135030507111005)
FAKULTAS
ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
MALANG
2015
1.
Judul buku : Local Governance and
National Power
Pengarang : Samuel Humes IV
Judul materi yang dibahas : The
Germanic model : Areal Subsidiarization
( Model Jerman : Area Subsidiarization )
2.
Isi Pembahasan
The Germanic model : Areal Subsidiarization
(
Model
Jerman :
Area
Subsidiarization )
Pasca-perang
timur, Jerman dipisah menjadi dua wilayah menjadi Jerman Barat dan Jerman
Timur. Pemerintah daerah Jerman Timur di bawah Republik Demokratis Jerman
dibuat ulang dengan model soviet. Sedangkan Jerman Barat di bawah Republik
Federal dikembangkan sepanjang garis Jerman Tradisional. Tahun 1990 adanya
penyatuan kembali, sistem pemerintahan lokal Jerman Timur mulai disesuaikan
dengan apa yang telah dikembangkan di bawah Republik Federal.
German, the Federal
Republic
(Jerman merupakan Republik Federal)
Sistem
pemerintahan lokal yang dikembangkan di Republik Federal Jerman adalah salah
satu area subsidiarization. Subsidiarization merupakan kewenangan dari pemerintah
pusat yang diserahkan keapda daerah dimana dilaksanakan oleh kepala daerah dan
bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan kata lain subsidirization merupakan
urusan yang dilaksanakan oleh daerah yang dibantu oleh pemerintah pusat.
Dimana pemerintah nasional bergantung pada negara (Lander), dan negara pada pemerintah daerah, untuk administrasi
pelayanan publik di daerah. Dewan terpilih (Rat)
memiliki fungsi dari yurisdiksi, kepala eksekutif lokal mengarahkan
pemerintahan dan memimpin dewan.
Institutional Evolution (Evolusi
Institusional)
Pemerintah
daerah tradisional Jerman dimulai dengan suku-suku Jermanik dan lembaga sipil.
Pada abad pertengahan, Jerman mencapai status pemerintahan sendiri dan
mengembangkan lembaga kuasi-perwakilan seperti dewan terpilih. Pada tahun 1806
dua Menteri Prusia, Baron Vom Stein dan Pangeran Von Handenburg, memulai
reformasi yang diperkenalkan ke Prusia dengan sistem seragam pemerintahan
perkotaan dan tiga tingkat sistem hierarki administrasi federal yang di perkuat
ditingkat negara, menciptakan wilayah di tingkat regional dan didirikan tunggal
berkepala kementerian fungsional di tingkat nasional.
Di
bawah kepemimpinan Otto Von Bismarck (1864-1890), Prussia terlibat dalam
serangkaian perang yang sukses. Intrik politik bahkan lebih sukses, yang
diakhiri konfederasi Jerman dari 39 politik dan mendirikan kerajaan Jerman
kedua sebagai federasi. Kelanjutan pemerintah dan kerajaan terpisah sampai 1919
meninggalkan pengaruh konstitusi dan layanan sipil. Di bawah Republik Weimar
terdapat tiga bentuk pemerintahan:
·
The
pluralexecutive or Magistrat form in Prussia (Eksekutif jamak, atau bentuk hakim di Prussia).
·
The
dominant-mayor form in the Rhineland area influenced by France (Bentuk
Walikota dominan di daerah Rhineland, dipengaruhi oleh Perancis).
·
The
council-mayor form, pravelant in Bavaria and other parts of shouthern Germany (Bentuk
Walikota dewan, lazim di Bavaria dan bagian lain dari Jerman Selatan).
Setelah
perang dunia II, Jerman dibagi menjadi empat zona pendudukan. Zona Soviet
menjadi republik demokratis Jerman, sedangkan tiga zona lainnya dikelola oleh
Amerika Serikat, United Kingdom dan Perancis, yang menjadi Republik Federal
Jerman. Pemerintahan Jerman Barat dipulihkan kembali pada 1945, pemerintah
negara tahun 1946-7 dan pemerintah nasional pada 1949. Tahun 1990 kedua
republik kembali bersatu, dan berfokus pada pengembangan serta kinerja
Pemerintah Daerah di Republik Demokratis Jerman.
Reform (Pembaharuan)
Dimulai pada tahun
1960, delapan negara barat Jerman, bertindak secara bersamaan, secara
signifikan mengurangi jumlah mereka dari pemerintah daerah. Dampak
bersih dari reformasi dapat dicatat dengan membandingkan jumlah entitas pada
tahun 1965 dengan orang-orang pada tahun 1982 (lihat tabel 3.1). Berikut ini bagan tentang ‘’the german pattern of
local governance :
Reformasi kota berjalan pada kecepatan yang berbeda
dan dengan pendekatan yang berbeda di berbagai negara. Hal itu terlihat lebih cepat di negara
bagian utara dari pada
bagian di selatan (terutama
Bavaria dan Baden-Wurttemberg) yang memiliki banyak desa-desa dan kota-kota
kecil dengan banyak tradisi di pemerintah daerah. Di Hesse reformasi itu
dilakukan dengan serangkaian kombinasi sukarela dan sesuai dengan undang-undang
untuk mengurangi jumlah pemerintah daerah dari 2.690 (1967) ke 426 (1980). Di Rhine-Westphalia
Utara dan Saarland, federasi yang ada pemerintah daerah kecil diubah menjadi
kota baru yang lebih besar (370in Rhine-Westphalia Utara dan 50 di Saarland). (SPD Partai, yang
dikendalikan Hesse dan Rhine-Westphalia Utara menganjurkan kota kesatuan). Dalam lima negara lain
(Lower Saxony Rhineland-Palatinate, Schlewig-Holstein, Baden-Wurttemberg dan
Bavaria) tanggung jawab
sebagian besar untuk layanan publik (yang memerlukan tenaga penuh dan waktu) yang diberikan
kepada federasi kota (Amter Samt Gemeinden, Verbandsgemeinden atau Verwaltungs
Gemeinschafen). Entitas
baru dibuat, dikembangkan sesuai dengan sejumlah kriteria dan terdiri dari
beberapa desa, dusun dan permukiman yang tersebar lainnya, yang cukup besar
untuk mendukung pegawai
profesional dan layanan lebih.
Dalam
federasi kota, kota lama yang didirikan mungkin telah mempertahankan otonomi
mereka, hukum dan dewan masing-masing, staf dan responbiility administrasi
telah digabungkan di bawah kepala eksekutif tunggal. Penerimaan akomodasi
politik strategis ini adalah dengan presiden serikat kota yang sama di beberapa
negara. Selain
itu, di banyak desa-desa yang tidak mempertahankan dewan itu sendiri, ketentuan
dibuat untuk memilih 'dewan' atau 'juru bicara', dengan tugas yang ditentukan
oleh dewan federasi kota.
The Federation, the
States, and their Field Agencies (Federasi, Negara dan Badan-Badan Bidangnya)
Sebelum tahun
1990 reunifikasi republik federal Jerman terdiri dari sepuluh negara Ius de
Facto Berlin barat. Dua negara ini adalah
negara-kota bersejarah Hamburg dan Bremen; delapan adalah negara teritorial
yang, selain dari Bavaria (yang memiliki batas-batas yang bersejarah) adalah
pasca-warfusions entitas politik yang sudah ada sebelumnya.
Hukum
dasar, yaitu konstitusi, di Jerman mendistribusikan daya sehingga pemerintah
nasional adalah yang paling tertinggi dibidang kebijakan. Negara mempertahankan
sebagian dari tanggung jawab administrasi dan kebijakan di bidang pendidikan,
polisi, jalan dan perencanaan daerah. Dengan prinsip dasar untuk administrasi
publik Jerman, otoritas publik yang lebih tinggi melaksanakan hanya
fungsi-fungsi 'yang tidak dapat secara efisien dilakukan pada tingkat yang
lebih rendah. Negara dan pemerintah kota juga melaksanakan kebijakan negara dan
nasional. Hanya kementerian federal yang beberapa menggunakan agen lapangan
mereka sendiri untuk mengelola layanan di luar markas pusat. Kementerian
federal lainnya bekerja dengan dan melalui berbagai pemerintah negara bagian.
Hanya beberapa negara, kementerian telah mengorganisir layanan lapangan di
tingkat lokal. Di beberapa negara terdapat lembaga lapangan yang melekat pada
pemerintah negara. Kementerian negara interior adalah lembaga penting dimana
kementerian fungsional bekerja dengan pemerintah daerah.
Enam
negara menggunakan wilayah administratif (regierungsbezirke) untuk koordinasi
mereka mengenai urusan lokal. Ini adalah administrasi sub-divisi dari
kementerian negara interior yang kepala daerah eksekutif (regierungsprasident)
adalah seorang perwira negara peringkat atas. Ini terdiri dari beberapa divisi
yang sesuai dengan kementerian fungsional dan bekerja sama dengan mereka. Kementerian
fungsional memiliki beberapa mekanisme kontrol sebagai berikut :
•
Keputusan kebijakan
untuk lembaga negara, terutama pemerintah daerah.
•
Menetapkan standar
negara dan beberapa kantor kotamadya dengan pns.
•
Menerbitkan hibahdalam
bantuan dengan kondisi wajar.
•
Dalam beberapa kasus
menugaskan fungsi untuk unit bidang khusus di bawah kendalimenteri langsung.
Country and
Country-Free Cities (Negara
dan Negara-bebas Kota)
Negara Jerman
(Kreis) mulai sebagai pedesaan sub-divisi dari negara Prusia. Raja mengangkat
kepalanya atau landrat yang disarankan oleh dewan negara dan juga menjabat
sebagai pejabat eksekutif untuk fungsi-fungsi yang ditugaskan oleh dewan
negara. Sejak tahun 1945 negara-negara telah berkembang ke titik menjadi 'dalam
banyak cara satuan-satuan dasar pemerintah daerah di Jerman Barat.
Dewan negara
yang dipilih secara langsung memilih dewan eksekutif. Kepala negara eksekutif
(Landart) dipilih oleh dewan (kecuali di Bavaria) yang pada awalnya menjabat
selama enam tahun dan kemudian untuk jangka dua belas tahun dari kantor. Kepala
negara eksekutif terus melaksanakan fungsi-nya atas nama negara, salah satu
yang paling penting adalah pengawasan kota untuk menjamin kepatuhan terhadap
hukum. Jika kota tidak setuju dengan keputusan yang merugikan mengenai anak
perusahaan atau fungsi otonom, dapat menantang putusan di pengadilan
administratif atau konstitusional.
Municipalities
(Gemainden)
(Kotamadya)
Pemerintah
daerah Jerman dikembangkan di kota-kota jauh sebelum seluruh negara. Sementara
kota mereka yang dewan dan burgomasters berkembang, daerah lain tetap dalam
kendali feodal. Jadi, sementara reformasi vorn Stein diselenggarakan kota-kota,
daerah pedesaan tetap pemilik lahan didominasi. Pemerintah daerah perwakilan
dikembangkan secara sedikit demi sedikit. Selama beberapa dekade muncul empat
bentuk struktur kota.
Perbedaan bentuk
pemerintah daerah Jerman terbagi menjadi beberapa fitur. Salah satu ruang
lingkup mereka yang luas adalah dari tanggung jawab. Dewan, yang anggotanya
dipilih langsung, adalah otoritas tertinggi, memberlakukan dengan hukum,
memutuskan pajak daerah dan memilih anggota komite dan kepala eksekutif
(kecuali di Bavaria dan Baden Wurttemberg). Komite khusus dewan membantu dewan
dengan mempersiapkan pekerjaannya, memberi nasihat tentang peraturan daerah dan
melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. Sebuah komite utama bekerja dengan
kepala eksekutif untuk mempersiapkan pekerjaan untuk dewan dan tidak melibatkan diri pada hal-hal administratif.
Akhirnya, pelaksanaan undang-undang negara dipercayakan kepada satu individu,
bahkan di Magistrat, di mana kepala eksekutif sendiri bertanggung jawab untuk
pelaksanaan fungsi Land.
Pembagian
staf pemerintah menjadi beberapa (4-9) departemen-departemen yang dipimpin oleh
administrator generalis professional yang memfasilitasi koordinasi efektif
eksekutif. Administrator tingkat atas seperti umumnya birokrat karir, tapi di
kota-kota besar mereka mungkin pejabat terpilih (seperti kepala eksekutif)
untuk masa jabatan.
Resources (Sumber)
Salah satu sistem
Jerman barat tentang administrasi publik adalah prinsip subsidiaritas.
Akibatnya pemerintah daerah Jerman melaksanakan tiga jenis fungsinya: a)
tanggung jawab yang didelegasikan dan diawasi seperti pendaftaran dan pemilu,
b) tanggung jawab wajib (dan diatur) seperti sekolah dan jalan dan, c) kegiatan
diskresioner seperti kegiatan rekreasi. Kategori ketiga pada prinsipnya tidak
terbatas. Ini adalah inti dari kekuatan lokal dewan pembuatan kebijakan.
Sistem Jerman telah
didirikan negara bagian serta daerah dan beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan
standar atau promosi nasional. Adanya
pelatihan, perekrutan, kedisiplinan dan pensiun digunakan untuk layanan
nasional, negara bagian dan daerah diatur oleh hukum nasional dalam pelayanan
yang sangat bertingkat ini di mana ada hampir 'tidak ada pembagian’ ke dalam
kelas terpisah sesuai dengan fungsinya. Di Jerman (dan negara-negara utara
Eropa lainnya) hukum dianggap latar belakang yang paling diinginkan atau
dibutuhkan untuk jabatan sebagai eksekutif publik.
Sumber daya fiskal yang
tersedia untuk pemerintah daerah Jerman sudah baik dengan kekuatan dan
pertahanan diri, karena pemerintah daerah Jerman sekarang memiliki empat sumber
utama pendapatan. Yang paling penting adalah pajak penghasilan bagi hasil, yang
menyumbang lebih dari sepertiga dari pendapatan operasional kota; hibah bantuan
umum; pajak daerah; dan biaya lainnya.
Namun
Pemerintah Daerah Jerman Barat semakin tergantung dengan pemerintah pusat
karena meningkatnya permintaan untuk program dalam ekonomi resesi. Selain itu
juga adanya subsidi yang diberikan untuk proyek yang tidak tepat sehingga
subsidi yang diberikan semakin besar.
Change,
Continuity and Cohesiveness (Perubahan, Kontinuitas
dan Kekompakan)
Dalam waktu
kurang dari dua dekade delapan negara teritorial (mereka yang bukan
negara-kota) telah melakukan reformasi yurisdiksi lokal yang luar biasa. Mampu
mengatasi kelemahan utama dalam pemerintah daerah, reformasi memberikan
kontribusi yang besar pada kelangsungan sistem pemerintah daerah. Reformasi
membutuhkan startegi, wawasan, kecerdikan serta kecerdasan politik, karena
seluruh pihak dapat dikendalikan dan bekerjasama untuk menanggung tanggungjawab
perubahan.
Peningkatan kapasitas
administratif kota telah menyebabkan peningkatan kualitas serta kuantitas
layanan yang diberikan, terutama di daerah pedesaan di mana tingkat layanan
telah menjadi sebanding dengan pusat-pusat perkotaan. Namun ada dua kritik
utama; pertama, peningkatan yang signifikan dalam personil dan biaya di tingkat
kota; dan kedua telah terjadi penurunan keterlibatan. Penggabungan kota kecil
dan perpanjangan organisasi partai nasional ke tingkat daerah telah
meningkatkan politik dari pemerintah daerah dan penurunan jumlah calon
independen dan kelompok pemilih non-partai.
Sistem Jermanik dari
pemerintah, seperti yang dilakukan oleh
Jerman Barat, Nederlands, Austria, Swiss dan negara-negara Skandinavia,
lebih bergantung pada kohesi horisontal melalui pemerintah daerah dan tujuan
umum dari pada integrasi vertikal melalui lembaga terbatas bidang kementerian
pusat.
Jepang
(Japan)
Jepang
sebagai negara yang mempunyai tradisi yang bersifat hierarki dan harmoni ini
memperkuat peran dari pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan
yang telah dianut oleh Jepang menyerap atau mengadopsi administrasi politik
Cina pada abad ke tujuh, Jerman pada abad ke sembilan belas sedangkan menampung
reformasi Amerika Serikat pada abad ke dua puluh. Pada akhirnya pada abad kedua
puluh pemerintah nasional sangat bergantung pada pemerintah daerah bukan
hanya melaksanakan pelayanan tetapi
mengontrol aktivitas mereka.
Evolusi
Kelembagaan (Institutional Evolution)
Pada era meiji, Jepang mengadopsi reformasi pemerintah daerah yang transisinya berasal dari lembaga feodal, sedangkan entitas daerah Jepang tidak mempunyai riwayat cerita mereka sendiri. Dalam hal ini dinilai kurang menghargai tradisi, hal ini dibuktikan dengan pada awalnya pemerintahan di Jepang dipimpin oleh sejumlah keluarga kaisar yang menjadi keturunan dari kisar pertama. Penyatuan dan perluasan Cina di bawah dinasti Chin dan Han membawa pengaruh budaya Cina karena adanya kontak antara Jepang dan Cina dalam struktur negara. Dalam penyesuaian budaya ini menyebabkan penguatan jabatan kaisar, penciptaan birokrasi berdasarkan manfaat dan berdampak pada pengembangan kelembagaan Jepang. Setelah berjalan ternyata sistem politik yang diadopsi dari Cina dan dirubah dengan kodisi Jepang akhirnya hancur. Akhirnya bentuk pemerintahan feudal dikembangkankan dengan kaisar sebagai pengatur utama dan otoritas militer sebagai kekuatan pokok. Tetapi kepemimpinan politik dan militer tidak memberikan sistem yang komprehensif, akhirnya otoritas tinggi negara membentuk organisasi militer. Jepang sendiri mengembangkan lingkungan politik lebih mirip dengan Eropa terutama Jerman dalam mengembangkan feodalisme.
Pada tahun 1600 Jepang dipimpin oleh keluarga Tokugawa yang memerintah sekitar seperempat dari negara dan sisanya dipimpin oleh bangsawan. Daerah rural yang terdiri dari kabupaten dipimpin oleh halim yang bertanggung jawab atau pajak, pemeliharaan ketertiban dan moralitas publik dan kepala desa disahkan oleh hakim yang mana kepala desa bertugas menangani kepentingan desa, penggunaan desa dan penyedian bantuan. Dan pada tahun 1867 adanya tekanan asing yang berakibat berakhirnya masa Tokugawa yang berakibat adanya peran pemerintah pusat dan urusan desa melalui kegiatan dan penggabungan. Dilanjutkan pada tahun 1870-an menteri dalam negeri (Yamagate Aritomo) dan ketua komisi konstitusi (Ito Hirobumi) memilih Albert Mosse dari Prusia sebagai penasihat karena kemampuan yang dimiliki. Hasilnya adalah diundangkannya tiga undang-undang baru pada tahun 1878 (dan keempat pada tahun 1880) yang menyelesaikan sistem pemerintah daerah. Langkah-langkah ini, yang dikeluarkan sesaat sebelum adopsi konstitusi baru, menghapuskan delapan ribu kabupaten dan penggabungan desa, sehingga mengurangi jumlah mereka sekitar lima belas ribu. Sistem baru terdiri dari kabupaten (gun), kota (cho), dan desa (son) dan dalam tiga prefektur perkotaan dan lima kota dann kepala dari kota dan desa yang terpilih secara lokal. Kepala negara yang terpusat ditunjuk untuk menghubungkan pemerintah pusat dengan entitas lokal. Kepala lingkungan yang terpusat ditunjuk karena daerah perkotaan dianggap tidak stabil dan berpotensi terlalu radikal. Salah satu perubahan signifikan dalam pola yurisdiksi selama beberapa dekade berikutnya adalah penghentian majelis county pada tahun 1923 dan penghapusan kantor kabupaten pada tahun 1926. Pada tahun 1926 kabupaten (gun) yang didirikan kembali sebagai kantor cabang prefektur. Dan adanya undang-undang yang telah menatur dan menetapkan urusan wajib yang mana pemerintah daerah menjalankan otoritas sebgai agen dari pemerintah pusat dan tugas dari eksekutif.
Selama Perang Dunia II kontrol pusat terhadap pemerintahan lokal meningkat dalam berbagai cara. Pemerintah daerah masing-masing dengan dewan administratif dipimpin oleh gubernur prefektur yang penting dan pada saat yang sama kontrol pusat atas kepala eksekutif lokal diperkuat : menteri dalam negeri dan gubernur sekarang bisa memberhentikan walikota dan pejabat kota lainnya. Selain itu pemerintah memanfaatkan desa alami tradisional ( buraku ) untuk fungsi-fungsi seperti pembagian dan penggantian. Dan ketika pasukan pendudukan Amerika Serikat mengambil alih pada tahun 1945 pemerintah daerah Jepang dalam bentuk yang paling terpusat.
Demokritasasi adalah tujuan utama dari Amerika Serikat dalam mempromosikan reformasi dengan aksen mereka pada pemerintah daerah dan kekuasaan eksekutif yang terbatas. Reformasi terhambat oleh oposisi dari birokrasi Jepang dan kegagalan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah vital seperti relokasi fungsi dan sumber daya keuangan. Imperial Diet mengadopsi revisi pertama dari hukum pemerintah daerah di bawah pendudukan pada September 1946 hanya beberapa minggu sebelum mengadopsi konstitusi baru. Undang-undang baru yang disediakan untuk pemilihan langsung dari semua kepala eksekutif lokal, termasuk para gubernur prefektur yang tetap sebagai pejabat nasional mendapat arahan dari pusat untuk seluruh kegiatan mereka. Peran majelis berhadapan dengan eksekutif diperkuat dan hak suara dalam pemilu diperpanjang dan komisi independen yang diamanatkan untuk manajemen pemilu dan kepegawaian daerah. Pada tahun 1947 seluruh kementerian yang selama tujuh puluh lima tahun telah menjadi kementerian dalam negeri dominan dan pembentukan militer, digantikan oleh kementerian tenaga kerja, konstruksi, kesehatan dan kesejahteraan, badan kebijakan nasional dan otonomi daerah. Dan akhirnya kembali sebagai sebuah pelayanan yang didominasi oleh pemerintah daerah pada tahun 1960 . Sementara perubahan ini mengurangi kontrol yang meringankan lingkungan direktif. Hal ini juga merusak instrumen yang berpotensi paling efektif untuk mendukung pemerintah daerah.
Setelah
upaya terus dilakukan untuk mengubah sistem pemerintah daerah antara tahun 1953
dan 1956 jumlah kota dan desa berkurang dari lebih dari sembilan ribu sampai
kurang dari empat ribu dan meningkatkan jumlah desa alam ( buraku ) dianut yang oleh kotamadya dan dengan demikian
kapasitasnya untuk mendukung staf dan layanan. Reformasi pendudukan yang agak
dimentahkan oleh kursus reverse ( Gyaku -
kosu ) , yang telah menjadi kontroversi . Pada tahun 1951 hukum polisi
diubah untuk memungkinkan kota dan desa untuk menempatkan pasukan mereka di
bawah polisi pedesaan nasional; semua tapi hanya 139 melakukan, dan sebagian
setidaknya sebagai sarana pemotongan biaya. Pada tahun 1954 semua unit polisi
digabungkan menjadi polisi prefektur yang dijalankan oleh komisi keselamatan
publik ( yang ditunjuk oleh dengan
persetujuan dari majelis mereka tetapi dikendalikan oleh komisi nasional
tentang keselamatan dipimpin oleh seorang menteri kabinet ).
Pendidikan
juga recentralizied, pada tahun 1956 akan dibuat undang-undang baru asalkan
dewan pendidikan tidak lagi dipilih langsung tetapi ditunjuk oleh gubernur atau
walikota dengan persetujuan dari DPRD. Sebagai hasil dari revisi UU Otonomi
Daerah pada tahun 1956 , prefektur mulai mengasumsikan pentingnya urusan daerah
lebih besar. Selain itu kementerian
keuangan dan pertanian yang dikembangkan kantor lapangan mereka sendiri, kegiatannyan
tumpang tindih. Dan pada tahun 1960 lembaga otonomi daerah diberikan status
kementerian, langkah ini yang banyak mendapatkan kritik sosialis itu bergerak
menuju sentralisasi. Sejak itu pemerintah nasional terus memperluas upaya untuk
mengendalikan daerah secara langsung. Pada tahun 1960 beberapa fungsi dari
pemerintah prefektur dipindahkan ke pemerintah nasional; kantor lokal dari
sejumlah kementerian pusat dan lembaga diperkuat; perusahaan pemerintah
nasional digunakan lebih luas untuk pengembangan program negara dan kontrol
pusat terhadap pemerintahan daerah di Jepang telah berkembang menjadi sistem
yang sangat terpusat dengan ketergantungan Jerman seperti pada entitas lokal,
beberapa sisa-sisa institusi Amerika dan pendekatan Jepang yang khas.
Pola
Sistem
pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari tiga tingkatan yaitu tingkat
nasional dengan pelayanannya urusan rumah dan beberapa kementerian lainnya,
lembaga dan perusahaan yang bersangkutan dengan urusan daerah; 47 prefektur;
dan 3.255 kota. Pelayanan pemerintah daerah mengembangkan peranan pengawasan
yang substansial melebihi dari fungsi ‘rumah tangga’ di lingkungan departemen
British. Koordinat hubungan ini antara pemerintah pusat dan daerah,
mempersiapkan tagihan tentang hal-hal pemerintah daerah, mengawasi pelaksanaan
hukum nasional oleh pemerintah daerah, mengembangkan model yang oleh-hukum
(setelah berkonsultasi dengan kementerian keuangan). Dalam hal ini juga
menyediakan dan mengawasi pelatihan pemerintah, mengintervensi atas nama
pemerintah daerah dengan kementrian lain mengenai perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan pusat yang mempengaruhi urusan daerah. Kementerian pusat lainnya dan
instansi terkait dengan pemerintahan daerah termasuk kementerian keuangan,
kementerian pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, kementerian
pertanian, kehutanan dan perikanan, kementerian tenaga kerja, pelayanan
konstruksi dan komisi keselamatan umum nasional. Sejak tahun 1950 ini
kementerian pusat dan lembaga telah menambah kontrol mereka atas pemerintah daerah,
mengembangkan secara bersamaan jaringan mereka sendiri dari instansi bidang
yang sering memotong pemerintah daerah. Misalnya, sejak tahun 1964 kementerian
nasional telah berhasil membangun banyak jalan dan sungai. Di antara
perusahaan-perusahaan yang sekarang menjalankan kegiatan sebelumnya dikelola
secara lokal adalah Pengembangan Sumber Daya Air Public Corporation, Jepang
Jalan Raya Perusahaan Umum dan Perumahan Corporation Jepang.
Prefektur
ini tetap tidak berubah secara substansial selama hampir satu abad. Awalnya,
ada empat kelas: To (Tokyo), Do (Hokkaido), Fu (Osaka dan Kyoto), dan Ken (43
lainnya termasuk Okinawa). To, prefektur Tokyo, terus memiliki kekuatan khusus
dan organisasi. Perbedaan antara lain tidak ada lagi: peran dan struktur mereka
adalah sama. Mereka berkisar pada populasi dari lebih dari sebelas juta menjadi
kurang dari enam ratus ribu, dengan sekitar setengah memiliki populasi antara
satu dan dua juta.Pada akhir 1950-an ada proposal untuk amalgamating prefektur
dengan membentuk 7-17 daerah, tetapi usulan ini tidak pernah ditindaklanjuti.
Prefektur adalah perantara antara pemerintah pusat dan kota yang mengurus
urusan yang bersifat regional seperti polisi, kesejahteraan masyarakat dan
sekolah tinggi. Seperti disebutkan sebelumnya, prefektur menggunakan kabupaten
(gun) sebagai administrasi sub-divisi untuk mengawasi kota dan desa. 3255 kota
meliputi: 11 'ditunjuk' kota, 635 kota-kota lain (shi), 1994 kota (cho) dan 615
desa (son). Selama abad terakhir jumlah desa telah menurun melalui beberapa
tahapan yang signifikan dari penggabungan. Sebelum 1874 ada sekitar 80.000
desa; antara 1874 dan 1889 jumlah itu berkurang menjadi sekitar 15.000. Pada
1920 jumlah pemerintah daerah mengalami penurunan lebih lanjut untuk sekitar
12.000; pada 1953 itu sekitar 10.000. Sebuah program penggabungan dipercepat
pada 1953-6 mengurangi jumlah total kurang dari 4.000, dan upaya terus telah
mengurangi total hingga saat ini 3.255. Dalam proses ini, rata-rata penduduk
kotamadya telah meningkat dari kurang dari seribu abad yang lalu untuk lebih
dari sepuluh ribu pada tahun 1960, dan jumlah kota (yang populasinya umumnya
melebihi tiga puluh ribu) telah meningkat delapan kali lipat, sebagian karena
penduduk meningkatkan dan sebagian karena banyak merger telah menciptakan kota
baru. Ini konsolidasi yurisdiksi lokal telah membuat mereka lebih mampu
mendukung staf dan jasa, tetapi juga telah menimbulkan akar masalah yang
terkait pemerintah ke desa-desa alam dan penduduk desa mereka.
Selain
kota ada beberapa jenis lain dari badan-badan lokal. Prefektur Tokyo terdiri
dari dua puluh tiga bangsal di pusat kota serta jenis lain dari pemerintah
daerah di pusat kota serta jenis lain dari pemerintah daerah di sekitarnya.
Bangsal Tokyo terbatas atas kekuasaan pemerintahan dan urusan mereka secara
langsung dikelola oleh prefektur. Lebih dari dua ribu serikat tujuan khusus
dari pemerintah daerah telah dibentuk untuk sekolah SD dan SMP, pasokan air dan
sistem saluran pembuangan.Dalam beberapa kasus perusahaan telah dibentuk oleh
dua atau lebih pemerintah daerah untuk mengembangkan fasilitas umum sesuai
dengan rencana pembangunan daerah. Masih jenis lain dari entitas lokal adalah
bangsal properti, yaitu bagian dari kotamadya (sekali dengan keberadaan kota
terpisah) yang terus memegang tanah atau fasilitas. Entitas daerah sekitar buraku, meskipun tidak lagi sub-unitnya
formal pemerintah daerah, terus digunakan oleh pemerintah kota untuk melakukan
berbagai kegiatan lokal seperti proteksi kebakaran.
Struktur
(Strukture)
Pemerintah
negara telah ditentukan dengan struktur yang seragam untuk prefektur, kota dan
pemerintah daerah dengan hanya variasai kecil untuk penduduk. Gubernur
prefektur dan walikota kota adalah kepala eksekutif daerah; mereka adalah,
legislatif, dan eksekutif kepala yang bertanggung jawab langsung kepada
berbagai kementerian. Mereka dipilih secara langsung dan jika ada pengunduran
diri dapat diselesaikan dengan baik atau dengan pembubaran majelis yang diikuti
oleh pemilihan. Posisi yang kuat dari kepala eksekutif ditingkatkan oleh
tradisi harmoni dan hierarki dan oleh fakta bahwa banyak kegiatan legislatif
adalah implementasi rutin hukum nasional. Majelis, yang juga dipilih untuk masa
empat tahun, berjumlah 12-120 di pemerintah kota dan 40-120 dalam yang
prefektual. Kekuatan mereka yang paling penting adalah hak untuk memberlakukan
undang-undang, mengadopsi anggaran dan menyetujui kontrak. Namun hanya hal-hal
penting khusus yang diputuskan oleh majelis; sisanya diserahkan kepada kepala
eksekutif dan organ eksekutif lainnya. Peran majelis tradisional lemah,
terutama di daerah pedesaan di mana hubungan patron-klien terus membatasi
fungsi untuk 'mendiskusikan dan menyetujui'.
Pada
tingkat prefektur komisi yang berfungsi untuk kegiatan seperti pendidikan,
keamanan pemilihan publik, personil (pegawai negeri sipil), inspeksi, audit dan
tenaga kerja dan pada tingkat kota untuk pendidikan, pemilu, personil,
inspeksi, pertanian, audit dan properti di evaluasi ulang. Kekuatan kepala
eksekutif untuk mencalonkan anggota dan mengontrol anggaran mereka bervariasi
dari yang cukup lengkap untuk pendidikan dan polisi untuk relatif sedikit untuk
beberapa orang lain. Secara keseluruhan kekuatan kepala eksekutif untuk mengkoordinasikan,
berdasarkan kekuasaan politik dan prestise (kemampuan) yang melebihi
otoritasnya. Deputi kepala, ke kepala eksekutif daerah adalah wakil gubernur
dan bendahara di prefektur dan wakil walikota dan bendahara di kotamadya.
Biasanya, ada beberapa departemen yang staf-nya diatur oleh undang-undang
nasional tetapi tunduk pada kontrol daerah.
Sumber
(Resouces)
Pemerintah daerah,
pemerintah prefektur dan kota terus mengelola sebagian besar pelayanan publik
lokal utama termasuk polisi (meskipun komisi), fasilitas sekolah (meskipun
komisi), jalan, air bersih dan sanitasi, perpustakaan, taman, rekreasi, dan
kesehatan dan kesejahteraan. Prefektur Jepang dan kota sekarang menghabiskan
lebih dari 60% dari total pengeluaran pemerintah. Namun pemerintah daerah, menurut
kementerian dalam negeri serta banyak sumber lain, terus memperhatikam
ketergantungan yang berlebihan pada pendanaan nasional dan kekurangan besar
sumber daya keuangan. Pemerintah daerah meningkatkan sekitar 30% dari
pendapatan mereka dari pajak berbasis masyarakat. Lebih dari 50% dari
pendapatan mereka berasal dari hibah nasional (satu setengah berasal dari hibah
untuk programmer atau proyek-proyek tertentu; setengah lainnya dari hibah pajak
alokasi lokal yang disediakan oleh pemerintah pusat dari pajak nasional seperti
pendapatan, perusahaan dan pajak). Lebih dari 20% berasal dari obligasi dan
sumber-sumber lain tergantung pada persetujuan kementerian negeri. Selama tiga
dekade terakhir inilah yang menjadi masalah pemerintah daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar