MAKALAH
KELOMPOK 1
TEORI
GOVERNANCE
Disusun
Oleh :
1. Damaris
Intani Nugroho ( 135030501111015 )
2. Fitroni
Fauzi ( 135030507111003 )
3. Anggit
Ratna Ningtyas ( 135030507111005 )
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Istilah
dari governace merupakan istilah baru, yang baru disebarluaskan oleh
badan-badan internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), yang maknanya
adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak dari pemerintah
dan lembaga legislative, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul
dimasyarakat. United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan
governance ialah sebuah kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau
kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola
bebrbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument atau
peralatan kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan
integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat. Isu governance mulai
memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya
dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintahan maupun disisi
warganegara. Kedepannya, pemerintah dan pemimpin politik dinegara ini
diharapkan menjadi lebih demokratis, lebih efisien dalam pembangunan, efektif
menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun
kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan social.
Governance diartikan sebagai tatacara atau mekanisme, praktek ataupun susunan
sistem pemerintahan dan warga negara dalam mengatur sumber daya alam maupun
manusianya serta memecahkan berbagai masalah-masalah publik yang terjadi dimasyarakat.
Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak
selalu menjadi actor paling menentukan. Implikasinya, peranan pemerintah
sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan
bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu menyediakan
atau memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif
melakukan upaya tersebut. Governance menuntut redifinisi peran dari negara dan
pemerintah dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran dari warga negara,
maksudnya mungkin akan ada tuntutan yang lebih banyak mengacu pada perilaku dan
kapasitas pemerintah. Dalam hal ini intinya governance yang baik hanya dapat
tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung misalnya seperti warga yang
bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang
terbuka, tanggap, mau mendengarkan aspirasi rakyatnya dan mau melibatkan
masyarakatnya (insklusif) dlam hal ini merupakan basis dari tatanan masyarakat
yang diidamkan dari governance.
1.2
Rumusan Masalah
Dalam
masalah governance ini ada beberapa pertanyaan atau masalah yang ada ialah
sebagai berikut :
1. Bagaimana
konsep dari esensi governance dan konsep esensi dari good governance yang ada ?
2. Apakah
perbedaan antara governance dan government serta dimesi strategis dari
governance ?
1.3
Tujuan Masalah
Dalam pembuatan makalah ini
mempunyai tujuan yang ada ialah sebagai berikut :
1. Makalah ini dibuat untuk memenuhi
nilai tugas untuk mata kuliah Teori Governance.
2. Makalah ini dibuat untuk mengetahui
konsep dari esensi governance dan konsep dari esensi good governance.
3. Makalah ini dibuat untuk mengetahui
perbedaan dari governance dan government serta dimensi strategis dari
governance.
1.4 Manfaat Masalah
Dalam makalah yang kita buat ini
kita dapat mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan teori governance. Mulai
dari awal munculnya governace ataupun bagaimana perkembangan governace sendiri
di dunia dan khusunya di Indonesia. Dan kita juga dapat mengetahui aspek-aspek
yang terkandung dan ada dalam governance serta good governace sendiri. Serta
kita menjadi tahu apa saja yang membuat adanya perbedaan antara governance dan
government.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Esensi Governance
Governance adalah tentang aturan
pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada sejumlah aktor atau
organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol resmi yang dapat mendikte
hubungan antara aktor dan organisasi (Stoker, 2009). Dan governance dapat
dijelaskan atau ditafsirkan dengan seperangkat
aturan, struktur dan prosedur yang memberikan stakeholder beberapa kekuatan
untuk mempengaruhi keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka
(Bovaird dan Loeffler, 2001). Selain itu governance juga dapat disebut dengan
kekuasaan negara yang digunakan dalam
mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan masyarakat (The
World Bank). Dan governance ialah sebuah kepemerintahan
adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan
administrative untuk mengelola bebrbagai urusan negara pada setiap tingkatnya
dan merupakan instrument atau peralatan kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam
masyarakat (UNDP, 1997). Sedangkan
Rhodes (1996, 653) menyatakan bahwa governance menegaskan suatu perubahan dalam
makna pemerintahan, yang menunjukkan suatu proses pemerintahan yang baru; atau
suatu kondisi yang berubah dari penguasaan yang tertata; atau metode baru
dengan mana masyarakat diperintah. Dan Lefevre (1998) menyatakan bahwa
governance memaparkan sistem aktor dan bentuk baru tindakan publik yang
didsarkan pada fleksibilitas, kemitraan, dan partisipasi sukarela.
Dalam hal ini governance dapat dipandang Sebagai suatu sistem hirarki dalam
struktur organisasi, governance
dimaknai sebagai perubahan hirarki yang fleksibel dari pucuk pimpinan atas ke
bawah, sebagai suatu sistem networking
menunjuk pada suatu titik dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat
dikedepankan dan munculnya jejaring kebijakan dan sebagai sistem pasar, governance lebih menekankan
terjadinya mekanisme kerjasama antar stakeholders
dalam memecahkan masalah bersama tanpa ada pihak yang dirugikan dan peran
pemerintah tidak mendominasi (John Pierre dan B. Guy Peters, 2000). Ada lima
proposisi penting yang ada dalam dan penting untuk mewujudkan governance ialah menunjuk pada seperangkat institusi
dan aktor yang berasal dari dalam maupun diluar birokrasi pemerintah, governance
mengakui batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial
ekonomi, governance mengenal adanya saling ketergantungan di antara
institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama, governance berkenaan
dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom, governance
memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak sepenuhnya
tergantung kewenangannya, tetapi governance percaya pemerintah mampu
menggunakan cara-cara dan tehnik-teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing (Stoker,
1998).
Dalam prosesnya, governance dibagi
menjadi beberapa prespektif, yang pertama governance dipandang sebagai suatu sistem
hirarki dalam struktur organisasi. Dalam hal ini governance dimaknai sebagai perubahan hirarki yang fleksibel
dari pucuk pimpinan atas ke bawah. Maksudnya dalam governance mengatur beberapa
tatacara dalam struktur dan hierarki yang ada dalam organisasi yang diatur
mulai dari atas sampai paling bawah. Hal ini bertujuan untuk supaya terciptanya
efisiensi dan efektif dari suatu organisasi pemerintahan. Dalam perspektif yang kedua ialah
governance juga sebagai pasar, yang pada dasarnya pendekatan ini menekankan
adanya delegasi fungsi pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta dan
pengelolaan pasar menggunakan gaya dan mekanisme akuntabilitas. Dalam hal ini
pendekatan ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran, yang pada sisi
permintaan berhubungan dengan revisi dan lebih penting adanya interaksi antara
pemerintah dan pasar dimana sektor publik ialah sebagai pelanggan. Dan disisi penawaran,
berhubungan dengan peran pemerintah sebagai penyedia (bukan sebagai konsumen)
dalam sistem pasar. Denhardt mengemukakan bahwa pendekatan ini sebagai
manajemen publik baru, dimana masyarakat dikonseptualisasikan sebagai pasar,
yang terdiri dari konsumen yang masing-masing bertindak dengan cara untuk
melayani kepentingan bersama. Pendekatan governance ini dipandang sebagai salah
satu solusi untuk berbagai permasalajan supaya menjadi lebih efisien. Perspektif
yang ketiga ialah governance sebagai suatu sistem networking menunjuk pada suatu titik
dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan munculnya
jejaring kebijakan. Maksudnya dalam hal ini pemerintah ingin melibatkan
masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan
kesejahteraan dari masyarakat juga. Selain itu adanya jaringan atau networking
ini dapat mewakili berbagai elemen-elemen yang ada di negara termasuk lembaga
negara, kepentingan terorganisir ataupun pihak swasta. Dan perpektif yang
lainnya ialah pemerintahan sebagai masyarakat. Istilah ini
kadang-kadang digunakan sebagai modal sosial yang mengacu pada kepedulian,
kemauan untuk hidup dengan norma-norma masyarakat. Dalam hal ini masyarakat
juga diyakini mampu melakukan apa yang pemerintah dan pasar gagal untuk melakukannya
karena anggota masyarakat seringkali mempunyai informasi penting karena mereka
mempunyai aspirasi yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang ada pada saat
ini.
2.2 Konsep Esensi Good Governance
Istilah
good governance menjadi begitu banyak dibahas, dikampanyekan dan bahkan asanya
banyak dideklarasikan di awal abad ke 21 pada saat ini. Hal ini dikarenakan
pada akhir abad ke 20 berkembang keyakinan bahwa tata penyelenggaraan yang baik
atau good governance adalah kunci untuk
menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dalam
kehidupan yang makin kompleks, perubahan yang semakin cepat akibat proses
globalisasi, saling keterkaitan yang semakin tinggi, sumber daya alam yang
semakin langka, kesenjangan makin melebar dan adanya kecenderungan daya dukung
bumi makin menurun, tidak bisa dan harus diatasi dengan tata penyelenggaraan
pemerintahan yang baik pula atau dapat disebut good governance. Lembaga
Admnistrasi Negara (2000, dalam Sedarmayanti, 2004) menjelaskan bahwa untuk
mewujudkan good governance sendiri hal yang harus dibutuhkan adalah
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid atau kuat dan bertanggung jawab
serta efektif dan efisien, dan dengan menjaga kesinergisan interaksi yang
konstrutif diantara domain-domain negara dalam sektor swasta dan masyarakat.
Dari definisi yang ada di atas Sedarmayanti (2004:4) mengelompokkan beberapa
unsur yang ada dalam kepemerintahan menjadi tiga yaitu :
a. Negara atau pemerintah : merupakan
konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah suatu kegiatan kenegaraan, tetapi
lebih jauh dari itu juga melibatkan juga sektor swasta yang ada, suatu badan
kelembagaan dan masyarakat madani.
b. Sektor swasta : pelaku sektor swasta
mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar.
Misalnya adanya industry pengolahan perdagangan, perbankan ataupun koperasi dan
termasuk kegiatan di sektor informal.
c. Masyarakat madani : kelompok
masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau berada
di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik secara
perseorangan ataupun secara kelompok masyarakat yang berinteraksi secara
social, politik dan ekonomi.
Good
governance juga dapat terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam kehidupan
masyarakat bersedia, menerima, berperanserta dan berpartisipasi. Dalam
partisipasi inilah kepentingan perorangan dan kolektif, nilai dari individual
dan solidaritas dipertemukan. Dalam kehidupan yang interelasinya semakin
kompleks dan semakin membutuhkan keterpaduan, kolektivitas dan solidaritas
semakin mempunyai arti yang penting. Di lain pihak, tuntutan hak asasi dan
ukuran kualitas hidup lainnya sering menghendaki terjadinya individualisasi
dalam masing-masing individu dan privasi, yang dapat bertentangan dengan
kolektivitas dan solidaritas. Partisipasi tersebut mencoba untuk mempertemukan
dan memadukan nilai-nilai yang ada serta kepentingan yang mungkin bertentangan.
Ciri-ciri dari good governance atau tata penyelenggaraan pemerintahan negara
yang baik telah dicoba dirumuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan
langsung dalam pembangunan. Ada empat karakter good governance yang diusulkan
oleh ADB yaitu accountsbility, participation, predictability dan transparency.
Sementara itu UNDP (1997) mengemukakan Sembilan karakteristik atau prinsip yang
harus dianut atau digunakan dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :
a. Partisipasi (participation) : setiap
orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak
suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, yang dilakukan baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sesuai dengan kepentingan dan
aspirasi masing-masing masyarakat ataupun warga negara.
b. Aturan hukum (rule of law) :
kerangka aturan hukum ataupun perundang-undangan harus berkeadilan, dapat
ditegakkan dan dapat dipatuhi secara utuh atau keseluruhannya, terutama aturan
hukum yang berhubungan dengan hak asai manusia.
Perwujudan
good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakan
hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
ü Supremasi hukum, yaitu setiap
tindakan unsur-unsur kekuasaan negara didasarkan pada hukum dan peraturan yang
jelas dan tegas dan dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen.
ü Kepastian hukum, bahwa setiap
kehidupan berbangsa dan bernegaradiatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak
duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
ü Hukum yang responsive, yakni
aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu
mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
ü Penegakan hukum yang konsisten dan
nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa
pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak
hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.
ü Independensi peradilan, yakni
peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya.
c. Transparansi (transparency) :
transparansi harus dapat dibangun dalam rangka kebebasan dalam mendapatkan
aliran informasi. Dalam pengelolaan negara, bahwa terdapat
delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu :
ü Penetapan posisi dan jabatan
ü Kekayaan pejabat publik
ü Pemberian penghargaan
ü Penetapan kebijakan yang terkait
denganpencerahan kehidupan
ü Kesehatan
ü Moralitas para pejabat dan aparatur
pelayanan publik
ü Keamanan dan ketertiban
ü Kebijakan strategis untuk pencerahan
kehidupan masyarakat
d. Daya tanggap (responsiveness) :
setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani
berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
e. Berorientasi consensus (consensus
orientation) : pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah yang
terbaik bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau
kesempatan yang terbaik lagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika
dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan, keputusan dan
prosedur yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
f. Efektivitas dan efesiensi
(effectiveness and efficiency) : setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang
diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
yang dapat dipenuhi melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dalam berbagai
sumber-sumber yang ada dan tersedia.
g. Akuntabilitas (accountability) :
para pengambil keputusan dalam organisasi di sektor publik, swasta dan
masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik
atau masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
h. Visi strategis (strategic vision) :
para pemimpin dan masyarakat mempunyai perpspektif yang luas dan mempunyai
jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembagunan tersebut.
Dari kesembilan karakteristik di
atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat
member gambaran tentang administrasi publuk yang mempunyai cirri-ciri kepemerintahan
yang baik ialah sebagai berikut :
Ø Akuntabilitas : adanya kewajiban
bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung
gugat atas segala tindakan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang
berwenang.
Ø Transparansi : kepemerintahan yang
baik akan bersifat transparan terhadap rakyat dan masyarakatnya baik ditingkat
pusat maupun daerah.
Ø Keterbukaan : menghendaki terbukanya
kesempatan bagi rakyat dan masyarakatnya untuk mengajukan tanggapan dan kritik
terhadap pemerintah yang dinilai tidak terbuka atau transparan.
Ø Aturan hukum : kepemerintahan yang
baik mempunyai karakteristik berupa jaminan tentang kepastian hukum dan rasa
terhadap keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang sedang
dijalani atau ditempuh.
Dalam hal ini adanya good governance
atau tata pemerintahan yang baik di Indonesia menjadi penting karena
selama pada masa orde baru dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya
dikembangkan pemerintahan yang baik good governance saja dan belum menyertakan
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sehingga transparansi kepada masyarakat
belum ada atau didapatkan . Artinya pada masa orde baru masih terjadi dominasi
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kuat. Keterlibatan pihak swasta
dan masyarakat pada masa itu masih sangat ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua,
karena pada waktu ini tengah dilaksanakan otonomi daerah dimana daerah maupun
desa dijadikan titik penting dalam otonomi daerah. Otonomi daerah tanpa adanya
penciptaan tata pemerintahan yang baik atau good governance akan menyebabkan
penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa akan
berjalan searah dan timpang, karena mengabaikan aspek lainnya seperti
lembag-lembaga non pemerintah maupun unsur swasta. Hal tersebut akan menyebabkan
adanya dominasi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak
dikembangkan pola hubungan yang baik dari semua kelembagaan penyelenggara
negara, maka semua urusan pemerintah menjadi tidak terkontrol. Dengan adanya
penerapan tata pemerintahan yang baik good governance diharapkan pemerintah
daerah terutama yang sudah otonom dari pemerintahan pusat, masyarakat memiliki
tempat atau ruang untuk ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan
pemerintahan. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya
keseimbangan peran antara pemerintah daerah kelembagaan politik, kelembagaan
ekonomi dan kelembagaan sosial dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan
demikian maka perubahan paradigma dari yang awalnya dominasi pemerintah
sekarang menjadi masyarakat yang menjadi perhatian utama dalam pewujudan good
governance. Kemandirian masyarakat dan meminimalisasikan keterlibatan
pemerintah dalam pembangunan adalah menjadi upaya yang terus dilakukan.
Sehingga pada akhirnya tidak akan lagi terjadi ketergantungan masyarakat
terhadap pemerintah, melainkan akan menjadi mitra sejajar antara pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat.
2.3 Perbedaan Governance dan
Government
Konsep dasar dari pemerintah atau
government lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan
mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat pemerintahan
pusat maka konsep pemerintah atau government merujuk pada presiden sebagai
kepala pemerintahan negara beserta para kabinet pemerintahan. Dan misalnya lagi
ditingkat desa konsep pemerintah atau government merujuk pada kepala desa
beserta perangkat desa. Sedangkan pemerintahan atau governance lebih
menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Di
tingkat pemerintahan negara konsep pemerintahan
governance merujuk pada pola hubungan antara pemerintah Indonesia
presiden dan kabinet, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan
sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses
pemerintahan. Dan misalnya lagi ditingkat desa konsep governance merujuk pada
pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan social
dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses
pemerintahan. Perbedaan lainnya yaitu tentang sifat dari hubungan jika
government bersifat hirarki yang mempunyai air yang memerintah berada di atas,
sedangkan warga negara atau masyarakat yang diperintah berada di bawah.
Sedangkan governance sama-sama berbentuk hirarki yang mempunyai arti adanya
kesetaraan kedudukan antara semua elemen, tetapi hanya berbeda dalam fungsi dari
masing-masing elemen. Selain itu perbedaannya dalam hal komponen yang terlibat
di dalam government dan governance, jika government hanya sebagai
subyekdan hanya ada satu institusi yaitu
pemerintahan, sedangkan governance Ada tiga komponen yang terlibat yaitu negara
(state), pihak swasta (privat) dan
masyarakat (society). Pebedaan lainnya dalam pemegang peran yang dominan jika
government hanyak di sektor pemerintah
sedangkan governance semua memegang peran sesuai dengan fungsinya
masing-masing. Selain itu juga adanya perbedaan dalam hal pencapaian hasil
akhir yang diharapkan jika government pencapaian tujuan negara melalui
kepatuhan warganegara sedangkan governance pencapaian tujuan negara dan tujuan
masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat.
Dengan demikian cakupan pemerintahan
atau governance lebih luas dibandingkan dengan pemerintah atau government,
karena unsur yang terlibat dalam
pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan
Indonesia, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah atau government. Dalam hal
ini pemerintahan atau governance melibatkan unsur swasta dan masyarakat di
dalamnya selain pemerintah itu sendiri. Karena bangunan governance merupakan bangunan
yang multi stakeholders. Hubungan antara pemerintah atau government dengan
pemerintahan atau governance terletak pada proses pelaksanaannya. Jika kita
hanya ingin menciptakan pemerintah atau government yang baik, maka pemerintahan
atau governance yang baik tidak tumbuh. Tapi jika kita menciptakan pemerintahan
atau governance) yang baik, maka pemerintah atau government yang baik juga akan
tercipta. Dan government sendiri menunjuk beberapa hal yang dapat diketahui
yaitu merupakan institusi yang resmi, maksudnya istitusi yang sudah mendapatkan
legitimasi atau persetujuan dari masyarakat dan dibuat oleh badan yang
berwenang. Government sendiri juga sebagai monopoli kekuasaan yang mempunyai
hak memaksa yang sah, walupun banyak tidak mendapat persetujuan dari berbagai
pihak atau kalangan. Selain itu juga government juga mempunyai kemampuan untuk
membuat keputusan yang sesuai dengan wewenang orang yang memiliki hak dan
kapasitas dalam menegakkan pemberlakuannya. Dan dalam government juga terdapat
proses-proses formal dan institusional yang berlangsung pada level negara yang
bersifat nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memfasilitasi
tindakan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Selain government selanjutnya
ada beberapa hal yang juga menunjuk dari proses governance yaitu adanya
perubahan makna dari pemerintah. Selain itu juga menunjuk pada proses
memerintah yang baru, yang berarti adanya proses atau tatacara yang baru dalam
pembuatan kebijakan atau keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya governance juga menunjuk dari kondisi tata cara memerintah yang
berubah, maksudnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan sistem atau tatanan
memerintah yang berubah karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan governance juga menunjuk metode baru
dengan cara yang digunakan untuk memerintah masyarakat, maksudnya pemerintah
dalam hal ini ingin masyarakat menyetujui atau menerima segala keputusan dari
mereka dengan tujuan untuk kebaikan bersama.
2.4 Dimensi Strategis Governance
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Governance
ialah sebuah kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan
dibidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola bebrbagai urusan
negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument atau peralatan kebijakan
negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan
kohesivitas social dalam masyarakat. Governance menuntut redifinisi peran dari
negara dan pemerintah dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran dari
warga negara, maksudnya mungkin akan ada tuntutan yang lebih banyak mengacu
pada perilaku dan kapasitas pemerintah. Dalam prosesnya, governance dibagi menjadi beberapa
prespektif, yang pertama governance dipandang sebagai suatu sistem hirarki
dalam struktur organisasi. Dalam
perspektif yang kedua ialah governance juga sebagai pasar, yang pada dasarnya
pendekatan ini menekankan adanya delegasi fungsi pemerintah yang bekerja sama
dengan pihak swasta dan pengelolaan pasar menggunakan gaya dan mekanisme
akuntabilitas. Perspektif yang ketiga ialah governance sebagai suatu
sistem networking menunjuk pada
suatu titik dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan
munculnya jejaring kebijakan.
. Lembaga Admnistrasi Negara (2000, dalam
Sedarmayanti, 2004) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan good governance sendiri
hal yang harus dibutuhkan adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid
atau kuat dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, dan dengan menjaga
kesinergisan interaksi yang konstrutif diantara domain-domain negara dalam
sektor swasta dan masyarakat. Dan
good governance juga dapat terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam
kehidupan masyarakat bersedia, menerima, berperanserta dan berpartisipasi.
Dalam partisipasi inilah kepentingan perorangan dan kolektif, nilai dari
individual dan solidaritas dipertemukaCiri-ciri dari good governance atau tata
penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik telah dicoba dirumuskan oleh
pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pembangunan. Ada empat karakter
good governance yang diusulkan oleh ADB yaitu accountsbility, participation,
predictability dan transparency. Dan konsep dasar dari pemerintah atau
government lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan
mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan pemerintahan
atau governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya
antar elemen yang ada. Dengan
demikian cakupan pemerintahan atau governance lebih luas dibandingkan dengan
pemerintah atau government, karena unsur yang terlibat dalam pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang
ada pada pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah atau
government. Dalam hal ini pemerintahan atau governance melibatkan unsur swasta
dan masyarakat di dalamnya selain pemerintah itu.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.academia.edu/7142301/Perbedaan_dari_Pemerintah_Government_Dengan_Pemerintahan_Governance
diakses pada tanggal 03 Oktober 2015
Indri. Good
Governance. https://opiindri6.wordpress.com/2014/12/10/good-governance/
diakses pada tanggal 04 Oktober 2015
Hardjanto, Imam. 2014. Entrepreneur
Governance. Penerbit : Malang.
Jurnal Gerry Stoker, Governance as Theory : five
proposision, UNESSCO : 1998
Jurnal Sudarmono,
kak,apa domain governance dan good governance sama atau berbeda?
BalasHapus