Kamis, 17 Desember 2015

Perbedaan Governance dan Good Governance



MAKALAH KELOMPOK 1
TEORI GOVERNANCE









Disusun Oleh :
1.     Damaris Intani Nugroho                   ( 135030501111015 )
2.     Fitroni Fauzi                                     ( 135030507111003 )
3.     Anggit Ratna Ningtyas                     ( 135030507111005 )


ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Istilah dari governace merupakan istilah baru, yang baru disebarluaskan oleh badan-badan internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), yang maknanya adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak dari pemerintah dan lembaga legislative, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk mengatasi  berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat. United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan governance ialah sebuah kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola bebrbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument atau peralatan kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat. Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintahan maupun disisi warganegara. Kedepannya, pemerintah dan pemimpin politik dinegara ini diharapkan menjadi lebih demokratis, lebih efisien dalam pembangunan, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan social. Governance diartikan sebagai tatacara atau mekanisme, praktek ataupun susunan sistem pemerintahan dan warga negara dalam mengatur sumber daya alam maupun manusianya serta memecahkan berbagai masalah-masalah publik yang terjadi dimasyarakat. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor paling menentukan. Implikasinya, peranan pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu menyediakan atau memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Governance menuntut redifinisi peran dari negara dan pemerintah dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran dari warga negara, maksudnya mungkin akan ada tuntutan yang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah. Dalam hal ini intinya governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung misalnya seperti warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengarkan aspirasi rakyatnya dan mau melibatkan masyarakatnya (insklusif) dlam hal ini merupakan basis dari tatanan masyarakat yang diidamkan dari governance.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam masalah governance ini ada beberapa pertanyaan atau masalah yang ada ialah sebagai berikut :
1.      Bagaimana konsep dari esensi governance dan konsep esensi dari good governance yang ada ?
2.      Apakah perbedaan antara governance dan government serta dimesi strategis dari governance ?
1.3 Tujuan Masalah
Dalam pembuatan makalah ini mempunyai tujuan yang ada ialah sebagai berikut :
1.      Makalah ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas untuk mata kuliah Teori Governance.
2.      Makalah ini dibuat untuk mengetahui konsep dari esensi governance dan konsep dari esensi good governance.
3.      Makalah ini dibuat untuk mengetahui perbedaan dari governance dan government serta dimensi strategis dari governance.
1.4 Manfaat Masalah
Dalam makalah yang kita buat ini kita dapat mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan teori governance. Mulai dari awal munculnya governace ataupun bagaimana perkembangan governace sendiri di dunia dan khusunya di Indonesia. Dan kita juga dapat mengetahui aspek-aspek yang terkandung dan ada dalam governance serta good governace sendiri. Serta kita menjadi tahu apa saja yang membuat adanya perbedaan antara governance dan government.


BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Esensi Governance
Governance adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada sejumlah aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol resmi yang dapat mendikte hubungan antara aktor dan organisasi (Stoker, 2009). Dan governance dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan  seperangkat aturan, struktur dan prosedur yang memberikan stakeholder beberapa kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka (Bovaird dan Loeffler, 2001). Selain itu governance juga dapat disebut dengan kekuasaan negara yang  digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan masyarakat (The World Bank). Dan governance ialah sebuah kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola bebrbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument atau peralatan kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat (UNDP, 1997). Sedangkan Rhodes (1996, 653) menyatakan bahwa governance menegaskan suatu perubahan dalam makna pemerintahan, yang menunjukkan suatu proses pemerintahan yang baru; atau suatu kondisi yang berubah dari penguasaan yang tertata; atau metode baru dengan mana masyarakat diperintah. Dan Lefevre (1998) menyatakan bahwa governance memaparkan sistem aktor dan bentuk baru tindakan publik yang didsarkan pada fleksibilitas, kemitraan, dan partisipasi sukarela.
Dalam hal ini governance dapat dipandang Sebagai suatu sistem hirarki dalam struktur organisasi, governance dimaknai sebagai perubahan hirarki yang fleksibel dari pucuk pimpinan atas ke bawah, sebagai suatu sistem networking menunjuk pada suatu titik dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan munculnya jejaring kebijakan dan sebagai sistem pasar, governance lebih menekankan terjadinya mekanisme kerjasama antar stakeholders dalam memecahkan masalah bersama tanpa ada pihak yang dirugikan dan peran pemerintah tidak mendominasi (John Pierre dan B. Guy Peters, 2000). Ada lima proposisi penting yang ada dalam dan penting untuk mewujudkan governance ialah menunjuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam maupun diluar birokrasi pemerintah, governance mengakui batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi, governance mengenal adanya saling ketergantungan di antara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama, governance berkenaan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom, governance memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, tetapi governance percaya pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan tehnik-teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing (Stoker, 1998).
Dalam prosesnya, governance dibagi menjadi beberapa prespektif, yang pertama governance dipandang sebagai suatu sistem hirarki dalam struktur organisasi. Dalam hal ini governance dimaknai sebagai perubahan hirarki yang fleksibel dari pucuk pimpinan atas ke bawah. Maksudnya dalam governance mengatur beberapa tatacara dalam struktur dan hierarki yang ada dalam organisasi yang diatur mulai dari atas sampai paling bawah. Hal ini bertujuan untuk supaya terciptanya efisiensi dan efektif dari suatu organisasi pemerintahan. Dalam perspektif yang kedua ialah governance juga sebagai pasar, yang pada dasarnya pendekatan ini menekankan adanya delegasi fungsi pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta dan pengelolaan pasar menggunakan gaya dan mekanisme akuntabilitas. Dalam hal ini pendekatan ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran, yang pada sisi permintaan berhubungan dengan revisi dan lebih penting adanya interaksi antara pemerintah dan pasar dimana sektor publik ialah sebagai pelanggan. Dan disisi penawaran, berhubungan dengan peran pemerintah sebagai penyedia (bukan sebagai konsumen) dalam sistem pasar. Denhardt mengemukakan bahwa pendekatan ini sebagai manajemen publik baru, dimana masyarakat dikonseptualisasikan sebagai pasar, yang terdiri dari konsumen yang masing-masing bertindak dengan cara untuk melayani kepentingan bersama. Pendekatan governance ini dipandang sebagai salah satu solusi untuk berbagai permasalajan supaya menjadi lebih efisien. Perspektif yang ketiga ialah governance sebagai suatu sistem networking menunjuk pada suatu titik dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan munculnya jejaring kebijakan. Maksudnya dalam hal ini pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan dari masyarakat juga. Selain itu adanya jaringan atau networking ini dapat mewakili berbagai elemen-elemen yang ada di negara termasuk lembaga negara, kepentingan terorganisir ataupun pihak swasta. Dan perpektif yang lainnya ialah pemerintahan sebagai masyarakat. Istilah ini kadang-kadang digunakan sebagai modal sosial yang mengacu pada kepedulian, kemauan untuk hidup dengan norma-norma masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga diyakini mampu melakukan apa yang pemerintah dan pasar gagal untuk melakukannya karena anggota masyarakat seringkali mempunyai informasi penting karena mereka mempunyai aspirasi yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang ada pada saat ini.
2.2 Konsep Esensi Good Governance
            Istilah good governance menjadi begitu banyak dibahas, dikampanyekan dan bahkan asanya banyak dideklarasikan di awal abad ke 21 pada saat ini. Hal ini dikarenakan pada akhir abad ke 20 berkembang keyakinan bahwa tata penyelenggaraan yang baik atau good  governance adalah kunci untuk menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan yang makin kompleks, perubahan yang semakin cepat akibat proses globalisasi, saling keterkaitan yang semakin tinggi, sumber daya alam yang semakin langka, kesenjangan makin melebar dan adanya kecenderungan daya dukung bumi makin menurun, tidak bisa dan harus diatasi dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula atau dapat disebut good governance. Lembaga Admnistrasi Negara (2000, dalam Sedarmayanti, 2004) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan good governance sendiri hal yang harus dibutuhkan adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid atau kuat dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, dan dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstrutif diantara domain-domain negara dalam sektor swasta dan masyarakat. Dari definisi yang ada di atas Sedarmayanti (2004:4) mengelompokkan beberapa unsur yang ada dalam kepemerintahan menjadi tiga yaitu :
a.       Negara atau pemerintah : merupakan konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah suatu kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu juga melibatkan juga sektor swasta yang ada, suatu badan kelembagaan dan masyarakat madani.
b.      Sektor swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar. Misalnya adanya industry pengolahan perdagangan, perbankan ataupun koperasi dan termasuk kegiatan di sektor informal.
c.       Masyarakat madani : kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau berada di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik secara perseorangan ataupun secara kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi.
Good governance juga dapat terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam kehidupan masyarakat bersedia, menerima, berperanserta dan berpartisipasi. Dalam partisipasi inilah kepentingan perorangan dan kolektif, nilai dari individual dan solidaritas dipertemukan. Dalam kehidupan yang interelasinya semakin kompleks dan semakin membutuhkan keterpaduan, kolektivitas dan solidaritas semakin mempunyai arti yang penting. Di lain pihak, tuntutan hak asasi dan ukuran kualitas hidup lainnya sering menghendaki terjadinya individualisasi dalam masing-masing individu dan privasi, yang dapat bertentangan dengan kolektivitas dan solidaritas. Partisipasi tersebut mencoba untuk mempertemukan dan memadukan nilai-nilai yang ada serta kepentingan yang mungkin bertentangan. Ciri-ciri dari good governance atau tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik telah dicoba dirumuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pembangunan. Ada empat karakter good governance yang diusulkan oleh ADB yaitu accountsbility, participation, predictability dan transparency. Sementara itu UNDP (1997) mengemukakan Sembilan karakteristik atau prinsip yang harus dianut atau digunakan dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :
a.       Partisipasi (participation) : setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing masyarakat ataupun warga negara.
b.      Aturan hukum (rule of law) : kerangka aturan hukum ataupun perundang-undangan harus berkeadilan, dapat ditegakkan dan dapat dipatuhi secara utuh atau keseluruhannya, terutama aturan hukum yang berhubungan dengan hak asai manusia.
Perwujudan good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
ü  Supremasi hukum, yaitu setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tegas dan dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen.
ü  Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegaradiatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
ü  Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
ü  Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.
ü  Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya.
c.       Transparansi (transparency) : transparansi harus dapat dibangun dalam rangka kebebasan dalam mendapatkan aliran informasi. Dalam pengelolaan negara, bahwa terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu :
ü  Penetapan posisi dan jabatan
ü  Kekayaan pejabat publik
ü  Pemberian penghargaan
ü  Penetapan kebijakan yang terkait denganpencerahan kehidupan
ü  Kesehatan
ü  Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
ü  Keamanan dan ketertiban
ü  Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
d.      Daya tanggap (responsiveness) : setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
e.       Berorientasi consensus (consensus orientation) : pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah yang terbaik bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesempatan yang terbaik lagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan, keputusan dan prosedur yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
f.       Efektivitas dan efesiensi (effectiveness and efficiency) : setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dalam berbagai sumber-sumber yang ada dan tersedia.
g.      Akuntabilitas (accountability) : para pengambil keputusan dalam organisasi di sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik atau masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
h.      Visi strategis (strategic vision) : para pemimpin dan masyarakat mempunyai perpspektif yang luas dan mempunyai jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembagunan tersebut.
Dari kesembilan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat member gambaran tentang administrasi publuk yang mempunyai cirri-ciri kepemerintahan yang baik ialah sebagai berikut :
Ø  Akuntabilitas : adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Ø  Transparansi : kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyat dan masyarakatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.
Ø  Keterbukaan : menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat dan masyarakatnya untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak terbuka atau transparan.
Ø  Aturan hukum : kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan tentang kepastian hukum dan rasa terhadap keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang sedang dijalani atau ditempuh.
Dalam hal ini adanya good governance atau tata pemerintahan yang baik di Indonesia menjadi penting karena selama pada masa orde baru dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya dikembangkan pemerintahan yang baik good governance saja dan belum menyertakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sehingga transparansi kepada masyarakat belum ada atau didapatkan . Artinya pada masa orde baru masih terjadi dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kuat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat pada masa itu masih sangat ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, karena pada waktu ini tengah dilaksanakan otonomi daerah dimana daerah maupun desa dijadikan titik penting dalam otonomi daerah. Otonomi daerah tanpa adanya penciptaan tata pemerintahan yang baik atau good governance akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa akan berjalan searah dan timpang, karena mengabaikan aspek lainnya seperti lembag-lembaga non pemerintah maupun unsur swasta. Hal tersebut akan menyebabkan adanya dominasi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak dikembangkan pola hubungan yang baik dari semua kelembagaan penyelenggara negara, maka semua urusan pemerintah menjadi tidak terkontrol. Dengan adanya penerapan tata pemerintahan yang baik good governance diharapkan pemerintah daerah terutama yang sudah otonom dari pemerintahan pusat, masyarakat memiliki tempat atau ruang untuk ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keseimbangan peran antara pemerintah daerah kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan demikian maka perubahan paradigma dari yang awalnya dominasi pemerintah sekarang menjadi masyarakat yang menjadi perhatian utama dalam pewujudan good governance. Kemandirian masyarakat dan meminimalisasikan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan adalah menjadi upaya yang terus dilakukan. Sehingga pada akhirnya tidak akan lagi terjadi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, melainkan akan menjadi mitra sejajar antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.






2.3 Perbedaan Governance dan Government
Konsep dasar dari pemerintah atau government lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat pemerintahan pusat maka konsep pemerintah atau government merujuk pada presiden sebagai kepala pemerintahan negara beserta para kabinet pemerintahan. Dan misalnya lagi ditingkat desa konsep pemerintah atau government merujuk pada kepala desa beserta perangkat desa. Sedangkan pemerintahan atau governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Di tingkat pemerintahan negara konsep pemerintahan  governance merujuk pada pola hubungan antara pemerintah Indonesia presiden dan kabinet, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Dan misalnya lagi ditingkat desa konsep governance merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan social dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Perbedaan lainnya yaitu tentang sifat dari hubungan jika government bersifat hirarki yang mempunyai air yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara atau masyarakat yang diperintah berada di bawah. Sedangkan governance sama-sama berbentuk hirarki yang mempunyai arti adanya kesetaraan kedudukan antara semua elemen, tetapi hanya berbeda dalam fungsi dari masing-masing elemen. Selain itu perbedaannya dalam hal komponen yang terlibat di dalam government dan governance, jika government hanya sebagai subyekdan  hanya ada satu institusi yaitu pemerintahan, sedangkan governance Ada tiga komponen yang terlibat yaitu negara (state), pihak swasta (privat)  dan masyarakat (society). Pebedaan lainnya dalam pemegang peran yang dominan jika government  hanyak di sektor pemerintah sedangkan governance semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu juga adanya perbedaan dalam hal pencapaian hasil akhir yang diharapkan jika government pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warganegara sedangkan governance pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat.
Dengan demikian cakupan pemerintahan atau governance lebih luas dibandingkan dengan pemerintah atau government, karena unsur yang terlibat dalam  pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah atau government. Dalam hal ini pemerintahan atau governance melibatkan unsur swasta dan masyarakat di dalamnya selain pemerintah itu sendiri. Karena bangunan governance merupakan bangunan yang multi stakeholders. Hubungan antara pemerintah atau government dengan pemerintahan atau governance terletak pada proses pelaksanaannya. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah atau government yang baik, maka pemerintahan atau governance yang baik tidak tumbuh. Tapi jika kita menciptakan pemerintahan atau governance) yang baik, maka pemerintah atau government yang baik juga akan tercipta. Dan government sendiri menunjuk beberapa hal yang dapat diketahui yaitu merupakan institusi yang resmi, maksudnya istitusi yang sudah mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari masyarakat dan dibuat oleh badan yang berwenang. Government sendiri juga sebagai monopoli kekuasaan yang mempunyai hak memaksa yang sah, walupun banyak tidak mendapat persetujuan dari berbagai pihak atau kalangan. Selain itu juga government juga mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan wewenang orang yang memiliki hak dan kapasitas dalam menegakkan pemberlakuannya. Dan dalam government juga terdapat proses-proses formal dan institusional yang berlangsung pada level negara yang bersifat nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memfasilitasi tindakan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Selain government selanjutnya ada beberapa hal yang juga menunjuk dari proses governance yaitu adanya perubahan makna dari pemerintah. Selain itu juga menunjuk pada proses memerintah yang baru, yang berarti adanya proses atau tatacara yang baru dalam pembuatan kebijakan atau keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya governance juga menunjuk dari kondisi tata cara memerintah yang berubah, maksudnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan sistem atau tatanan memerintah yang berubah karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.  Dan governance juga menunjuk metode baru dengan cara yang digunakan untuk memerintah masyarakat, maksudnya pemerintah dalam hal ini ingin masyarakat menyetujui atau menerima segala keputusan dari mereka dengan tujuan untuk kebaikan bersama.
2.4 Dimensi Strategis Governance



BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Governance ialah sebuah kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola bebrbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument atau peralatan kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat. Governance menuntut redifinisi peran dari negara dan pemerintah dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran dari warga negara, maksudnya mungkin akan ada tuntutan yang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah. Dalam prosesnya, governance dibagi menjadi beberapa prespektif, yang pertama governance dipandang sebagai suatu sistem hirarki dalam struktur organisasi. Dalam perspektif yang kedua ialah governance juga sebagai pasar, yang pada dasarnya pendekatan ini menekankan adanya delegasi fungsi pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta dan pengelolaan pasar menggunakan gaya dan mekanisme akuntabilitas. Perspektif yang ketiga ialah governance sebagai suatu sistem networking menunjuk pada suatu titik dimana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan munculnya jejaring kebijakan.
. Lembaga Admnistrasi Negara (2000, dalam Sedarmayanti, 2004) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan good governance sendiri hal yang harus dibutuhkan adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid atau kuat dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, dan dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstrutif diantara domain-domain negara dalam sektor swasta dan masyarakat. Dan good governance juga dapat terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam kehidupan masyarakat bersedia, menerima, berperanserta dan berpartisipasi. Dalam partisipasi inilah kepentingan perorangan dan kolektif, nilai dari individual dan solidaritas dipertemukaCiri-ciri dari good governance atau tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik telah dicoba dirumuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pembangunan. Ada empat karakter good governance yang diusulkan oleh ADB yaitu accountsbility, participation, predictability dan transparency. Dan konsep dasar dari pemerintah atau government lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan pemerintahan atau governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Dengan demikian cakupan pemerintahan atau governance lebih luas dibandingkan dengan pemerintah atau government, karena unsur yang terlibat dalam  pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah atau government. Dalam hal ini pemerintahan atau governance melibatkan unsur swasta dan masyarakat di dalamnya selain pemerintah itu.













 



DAFTAR PUSTAKA
Indri. Good Governance. https://opiindri6.wordpress.com/2014/12/10/good-governance/ diakses pada tanggal 04 Oktober 2015
Hardjanto, Imam. 2014.  Entrepreneur Governance. Penerbit : Malang.
Jurnal Gerry Stoker, Governance as Theory : five proposision, UNESSCO : 1998
Jurnal Sudarmono,




1 komentar:

  1. kak,apa domain governance dan good governance sama atau berbeda?

    BalasHapus